Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI atas kemajuan penyusunan dan pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ia menilai, langkah ini penting untuk menjamin mutu lulusan yang akan terjun langsung melayani masyarakat.

Ranny menjelaskan, hadirnya aturan dan standar prosedur operasional (SPO) uji kompetensi membuat arah kebijakan menjadi lebih jelas. Perguruan tinggi, organisasi profesi, dan mahasiswa kini memiliki panduan yang sama mengenai bagaimana uji kompetensi dirancang, dilaksanakan, dan diakui secara nasional.

Menurutnya, kewajiban uji kompetensi di akhir masa pendidikan vokasi, profesi, dan spesialis merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan kompetensi tenaga kesehatan. Uji ini tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap profesional yang dibutuhkan di lapangan.

Ranny juga mengapresiasi adanya masa transisi yang diatur secara khusus. Selama petunjuk teknis baru disusun, pelaksanaan uji kompetensi tetap bisa berjalan dan hasilnya tetap diakui. Hal ini dinilainya penting agar mahasiswa yang sedang berada di tahap akhir pendidikan tidak dirugikan oleh perubahan regulasi.

Ranny mendorong percepatan kerja tim yang beranggotakan perwakilan perguruan tinggi dan kolegium untuk menyelesaikan petunjuk teknis, menyusun soal, dan menata mekanisme pelaksanaan. Semakin cepat juknis diberlakukan, semakin besar kepastian yang dirasakan mahasiswa dan institusi pendidikan.

Ia berharap sinergi antara Kemenkes, kementerian terkait, Konsil Kesehatan Indonesia, kolegium, dan perguruan tinggi terus diperkuat. Tujuannya agar Uji Kompetensi Nasional benar-benar melahirkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, berintegritas, dan siap mengabdi kepada masyarakat Indonesia.