Kabargolkar.com - Legislator Golkar Mukhamad Misbakhun terus menyoroti niatan pemerintah Indonesia, yang ingin menaikan harga BBM Bersubsidi.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mewanti-wanti, inflasi akan meningkat tajam jika pemerintah tetap nekat menaikan harga BBM.

Anggota Komisi XI DPR menilai, hal itu pula yang kemudian akan memberikan risiko pada pertumbuhan ekonomi. 

Misbakhun menegaskan, kenaikan harga BBM seperti Pertalite justru akan membuat masyarakat terbebani.

Bahkan, Misbakhun mempertanyakan, apakah pengendalian penyaluran BBM subsidi sudah dilakukan secara benar atau belum.

“Sebenarnya kalau teorinya pengendalian, apakah sekarang penyaluran subsidinya sudah benar atau belum? Dari Rp502,4 triliun, darimana uangnya berasal? Pemerintah, Bu Sri Mulyani dalam hal ini mengatakan bahwa ini pilihan yang sulit, maka dinaikkan penerimaan pajak Rp420 triliun," kata Misbakhun dalam keterangan persnya, Kamis (25/8/2022).

"Masuk pendapatan dari pajak dan sebagian PNBP karena windfall dari harga komiditas sehingga kinerja ekspor kita membaik. Selanjutnya dari SKB Bank Indonesia Rp224 triliun. Ada ruang sekitar Rp600 triliun,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Misbakhun menegaskan, selama ini pemerintah tidak pernah ingin berbicara soal memperbaiki sistem penyaluran subsidi.

Padahal, dari kacamata Misbakhun, hal ini sama seperti penyaluran bantuan sosial saat pertama adanya covid-19 yang bermasalah.

“Nah sekarang penyaluran subsisi ini kenapa? Ini sudah puluhan tahun dan kita tidak pernah ada memperbaiki sistem penyaluran subsidi, yang kita salahkan adalah alokasi dan sebagainya. Padahal alokasi energi yang besar memberikan dorongan yang besar erhadap pertumbuhan ekonomi,” tegas Misbakhun.

Tak sampai disitu, Misbakhun lantas menyarankan pemerintah, solusi lebih baik daripada menaikan harga BBM bersubsidi adalah menambah 5 juta kilo liter Pertalite.

“Kalau dari ukuran kita mengukur resiko treatoff nya yang paling ideal menurut saya adalah tidak ada yang enak, ini pilihannya susah semua. Kalau saya pilih nambah kuota. Kita perkirakan tadi sekitar 50 triliun, tambah 5 juta kilo liter. Semuanya masih di dalam sebuah kontrol resiko fiskal yang bisa dihandling,” tutup Misbakhun.