Kabargolkar.com - Legislator Dewi Asmara mendesak pemerintah, agar tak buru-buru dalam menghapus tenaga honorer di seluruh instansi plat merah.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah harus menyiapkan sebuah formula agar para tenaga honorer ini bisa tetap bekerja.

Diketahui, penghapusan tenaga honorer ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Dalam aturan tersebut, penghapusan pegawai honorer harus dilakukan maksimal 28 November 2023.

"Kita berharap, supaya ini tidak terlampau tergesa-gesa dan masih bisa diberikan waktu, sebab membutuhkan langkah-langkah persiapan yang panjang yang harus dilakukan pemerintah daerah," ujar Dewi dalam keterangan persnya, Senin (29/8/2022).

Menurut anggota Komisi IX DPR itu, kebijakan tersebut menjadi perhatian khusus Komisi IX, II, VIII dan lainnya.

Mengingat tak sedikit Pemerintah Daerah kesulitan menyerap seluruh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK, karena keterbatasan anggaran. Sementara, pemerintah pusat melimpahkan kepada pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Dewi berharap pemerintah pusat maupun daerah bisa menghasilkan solusi bersama. Setidaknya pemerintah perlu memastikan penghapusan honorer tidak menambah angka pengangguran.

"Ini juga menjadi concern kami baik itu lintas komisi maupun lintas fraksi di DPR RI. Karenanya, para pimpinan masih merapatkan untuk mengambil langkah selanjutnya, apakah perlu dibentuk panitia khusus," tegasnya.

Di samping itu, Dewi juga mendorong rumah sakit provinsi maupun daerah yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar mengangkat tenaga kesehatan secara bertahap.

"Kalau mereka sudah mandiri dan mampu mereka bisa mengurus tenaga honorer sendiri," ungkapnya.

Dengan demikian secara bertahap bisa dilakukan audit jabatan atau lowongan yang dibutuhkan.

"Begitu juga mengisi formasi yang ada di Puskesmas yang ada di Jawa Barat, setidaknya ini bisa mengurangi beban pemerintah daerah," tutupnya.