Kabargolkar.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) berani menargetkan, tingkat kemiskinan ekstrem akan menjadi 0 persen pada tahun 2024.

Diketahui, hingga Maret 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dinilai terus mengalami penurunan menjadi 2,04 persen, dibandingkan tahun 2021 yang masih di level 2,14 persen.

Merespon hal tersebut, Legislator Golkar dari Komisi XI Puteri Anetta Komarudin (Putkom) mendorong Bappenas untuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan sektor swasta, guna mempercepat upaya menekan kemiskinan ekstrem.

“Kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan kerja keras dan libatkan berbagai entitas. Karenanya, perlu ada keterpaduan program antar pusat, daerah hingga organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi persoalan ini. Makanya, Bappenas harus mampu mensinergikan berbagai program tersebut dan meramu pendekatan yang komprehensif untuk turunkan kemiskinan ekstrem,” kata Putkom dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini juga mempertanyakan sikap Bappenas, yang ingin menekan angka kemisminan ekstrem di 22 desa di Indonesia.

“Saya ingin menanyakan mengapa hanya 22 desa yang ditentukan Bappenas. Padahal kita ingin mengejar 0 persen angka kemiskinan ekstrim. Seperti apa Bappenas menentukan 22 desa tersebut. Desa mana saja di Jawa Barat yang dipilih dan apakah termasuk daerah yang menjadi konstituen saya,” tanya Putkom.

Lebih lanjut, anggota Komisi XI DPR ini berpesan kepada Bappenas, untuk terus mendorong keterlibatan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

“Pemerintah sendiri mendorong peran aktif swasta dengan menganggarkan dana CSR untuk atasi angka kemiskinan ekstrem di area sekitar. Namun, hal ini belum optimal karena di daerah pemilihan saya di Karawang yang notabene kawasan industri pun masih terdapat 25 yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Karenanya, Bappenas juga perlu semakin tingkatkan peran serta swasta ini,” tutup Putkom.

Sebelumnya diberitakan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan beberapa program unggulan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, diantaranya pengembangan Model Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera) melalui Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dan desa dalam penghapusan kemiskinan ekstrim pada 22 desa di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.