kabargolkar.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Manggarai dalam Pandangan Umum Fraksi, meminta Pimpinan DPRD dan seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai untuk menggunakan Hak Angket dalam upaya untuk mengusut tuntas kasus dugaan jual beli paket Proyek APBD Kabupaten Manggarai senilai Rp. 1,485 Miliar Tahun 2022.

Hal ini disampaikan pada Masa Sidang III Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai tentang APBD-P tahun anggaran 2022, Selasa (20/09/22) malam.

Dalam pandangan umum Fraksi Golkar dihadapan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Manggarai dan jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai, menjelaskan kasus dugaan jual beli Proyek APBD yang melibatkan Istri Bupati Manggarai Meldyanti Hagur Nabit, sangat meresahkan Publik. Karena itu perlu adanya kepastian hukum.

Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Manggarai Terkait Dugaan Jual Beli Proyek APBD Senilai Rp 1.485 miliar

"Dalam beberapa minggu terakhir ini, daerah ini dihebohkan dengan berita adanya dugaan penyuapan Proyek APBD Tahun 2022, yang melibatkan salah satu tenaga THL pada dinas PUPR Kabupaten Manggarai, dan Istri Bupati Manggarai yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manggarai dengan salah satu kontraktor bernama Anus yang saat ini sedang dialami oleh Polres Manggarai melalui pemanggilan beberapa nama yang disebut untuk meminta klarifikasi. Fraksi golkar memandang perlu untuk disuarakan disampaikan melalui forum yang tampan dan terhormat ini agar tetap mengedepankan "Asas Praduga tak bersalah". Karena itu dalam kondisi yang belum jelas ini Fraksi Golkar mengusulkan dan mengajak para pimpinan dan anggota fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Manggarai ini, untuk bisa menggunakan "HAK ANGKET" untuk menelusuri persoalan ini, sehingga kita semua dan masyarakat Manggarai memiliki gambaran yang sama terkait persoalan ini," kutipan pandangan umum Fraksi Golar Manggarai yang dibaca oleh Drs Garung Ambrosius, Senin 20 September 2022.

Diketahui Pandangan Umum Fraksi Golkar Terkait Hak Angket untuk mengusut tuntas kasus jual beli Proyek APBD tahun 2022, menunggu respon dari pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai yang diselanjutnya akan digelar rapat internal seluruh anggota DPRD Kabupaten Manggarai.

Dalam masa sidang III Paripurna ini dipimpin oleh Soe Flavianus, selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai, dihadiri oleh Sekda Manggarai Fansi Aldus Jahang, dan sejumlah pimpinan OPD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Manggarai.