Kabargolkar.com - Legislator asal Sumatera Barat Darul Siska menyoroti program BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang tidak tertangani dengan baik.

Tidak tertanganinya program itu, menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, lantaran pagu anggaran yang dimiliki BP2MI sangat tidak mencukupi.

Anggota Komisi IX DPR ini bahkan menyayangkan, BP2MI sampai harus berhutang dengan lembaga negara lain, demi bisa menjalankan program perlindungan migran Indonesia.

"Ya, itu tadi jadi permasalahan. Banyak sekali hutang hutang BP2MI di pihak ketiga," kata Darul Siska dikutip dari akun Instagram pribadinya @darulsiska, Selasa (27/9/2022).

Atas persoalan itu, Darul Siska menegaskan, Komisi IX DPR akan berjuang untuk menaikan anggaran BP2MI guna bisa menjalankan programnya, tanpa harus berhutang dengan instansi negara lainnya.

"Saya kira ini akan menjadi perhatian kita untuk dianggarkan, kalau tidak selesai di tahun 2022, kita harus selesaikan di tahun 2023," tegas Darul Siska.

"Kita tidak ingin ada lembaga yang punya hutang dengan institusi lain, ini membuktikan ketidakrapihan dalam menyusun anggaran," sambungnya.

Tak sampai disitu, Darul Siska menegaskan, Komisi IX DPR RI menyayangkan adanya program BP2MI yang tidak tertangani dengan baik.

"Seperti program masyarakat migran Indonesia di Malaysia. Karenanya, penyusunan anggaran BP2MI di tahun 2022, harus lebih teliti, karena banyaknya program yang harus dilaksanakan," ucap Darul Siska.

"Namun tidak didukung oleh anggaran di tahun 2021 yang tidak mencukupi hingga BP2MI terpaksa berhutang kepada lembaga lain," tutup Darul Siska.