Kabargolkar.com - Legislator Golkar Darul Siska terus menyoroti keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang terus menimbulkan kontra di masyarakat.

Mengatasi hal tersebut, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mengusulkan, perlu segera dilakukan pembentukan satgas pengawasan TKA.

Tujuannya, kata anggota Komisi IX DPR ini, agar informasi terkait jumlah dan status TKA di Indonesia dapat diketahui.

"Setelah ada pembenahan sekarang tidak lagi banyak muncul masalah, walaupun semuanya belum selesai. Nah yang belum selesai ini saya kira menjadi perhatian kami umpamanya masih dianggap kurang tenaga pengawas bagi TKA di sana sementara TKA yang datang dan pergi ini masih banyak jumlahnya," kata Darul Siska dalam keterangan persnya, Senin (3/10/2022).

Darul Siska menjelaskan, sampai saat ini alih teknologi antara pekerja asing dan pekerja lokal belum berjalan dengan optimal.

Karena kendala utamanya, ungkap Darul Siska, adalah persoalan bahasa dan keterbatasan Balai Latihan Kerja (BLK) yang belum mengantisipasi kebutuhan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan.

"Seperti operator alat berat, sementara BLK-nya baru akan dibangun. saya kira ini merupakan tantangan, kemudian sinergisitas di tingkat pemerintah daerah dengan dinas tenaga kerja dengan perusahaan ini juga masih perlu ditingkatkan," ungkapnya.

"Umpamanya ada fasilitas yang mau diberikan oleh pihak-pihak investor perusahaan pada anak-anak muda kita di Morowali tetapi yang mau dilatih orangnya belum cukup umpamanya dibutuhkan 1000 mencari 1000-nya susah saya kira ini masalah," sambungnya.

Tak sampai disitu, Darul Siska menegaskan, permasalah pendataan kependudukan yang sudah bekerja namun masih belum sesuai antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten, harus diselesaikan segera.

Lanjut Darul Siska, menurut provinsi ada tingkat pengangguran yang tinggi di sana, yang mana sebenarnya memang disebabkan oleh peralihan status kependudukan.

Dimana pendatang kemudian di data sebagai orang yang menganggur kemudian dipindah ke tempat lain sudah bekerja.

"Akurasi datanya tidak diperbarui setiap saat sehingga ada kesan investasinya sudah makin besar tetapi tingkat penganggurannya juga makin tinggi. Ini yang harus diselesaikan, akurasi data ,kemudian sinergisitas antar kelembagaan ini agar mempunyai informasi yang sama. Kami dari DPR melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian untuk kita sampaikan kepada kementerian tenaga kerja, soal BLK, soal tenaga pengawas kemudian juga fasilitas operasional untuk pengawasan di sana," tutupnya.