Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga, menyoroti keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam menuntaskan persoalan illegal fishing di laut Natuna Utara.

Diketahui, banyak kapal-kapal dari Vietnam yang ugal-ugalan menangkap ikan dalam jumlah besar di perairan Natuna Utara.

Dengan anggaran Belanja KKP tahun 2023 sebesar Rp6,76 triliun, anggota Komisi IV DPR ini menilai, akan sulit untuk kementerian tersebut melindungi perairan Indonesia.

“Dua bulan lalu, Komisi IV melakukan kunjungan ke perairan Natuna dan memang dilaporkan bahwa sering ada kapal dari Vietnam dan juga dari masuk ke perairan Natuna. Tentu, perlu ditingkatkan pengawasan. Namun, yang jadi kendala, anggaran untuk pengawasan dari Kementerian Kelautan dan maupun BAKAMLA belum ideal,” kata pria yang akrab disapa Ravi ini dalam keterangan persnya, Kamis (3/11/2022).

Anak dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ini mengungkapkan, bahwa KKP sudah melakukan upaya untuk mencegah munculnya pelanggaran di perairan Indonesia.

Seperti, adanya sistem satelit untuk mengawasi sekaligus mengantisipasi gerak kapal yang keluar masuk di wilayah perairan Indonesia.

"Tidak hanya itu, sejumlah kapal pengawasan yang sepaket dengan tim pengawas telah diterjunkan," ungkapnya.

Walaupun upaya-upaya pencegahan sudahnya dilakukan, kata Ravi, tidak bisa dipungkiri bahwa illegal fishing masih terjadi.

Sehingga, selain peningkatan anggaran, ia mendukung pemberdayaan masyarakat setempat untuk terlibat mengawasi perairan Indonesia.

“Menurut kami, perlu ada peningkatan dan keberpihakan anggaran untuk fungsi pengawasan. Karena dua pertiga wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Masyarakat juga bisa seperti menjadi pengawas pertama, salah satunya melibatkan mereka sebagai pengawas, yang kemudian bisa melaporkan apabila ada aktivitas yang mencurigakan,” tutupnya.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), terhitung sejak bulan Agustus hingga September 2022 ditemukan ada 9 kapal yang berasal dari negara Vietnam yang melintasi perairan Natuna Utara secara ilegal.

Menggunakan pukat (pair trawl), kapal-kapal tersebut mengambil sumber daya alam Indonesia. Operasi kapal penangkap ikan Vietnam di Laut Natuna Utara di ZEE non-sengketa kerap terjadi di bagian utara Natuna. Lokasi tersebut menjadi 'hotspot' penangkapan ikan ilegal.