Kabargolkar.com - Panasnya isu resesi global yang dilontarkan Bank Dunia (World Bank) dan lembaga-lembaga keuangan internasional tahun 2023, mulai dirasakan para pengusaha dan pekerja di Indonesia.

Menurunnya omset perusahaan saat ini, membuat para pengusaha harus melakukan PHK massal para pekerjanya.

Pernyataan tersebut, diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR asal Partai Golkar Dewi Asmara.

“Akhir-akhir ini kita mendengar pendapat Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan asing terkait kondisi ekonomi global tahun 2023 nanti diperkirakan akan suram dan bisa terjadi resesi global. Resesi jadi awan gelap dalam perekonomian setiap negara," kata Dewi dalam keterangan persnya, Jumat (18/11/2022).

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini juga mewanti-wanti, imbas dari pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina yang belum berkahir.

"Ini kian memperparah kondisi ekonomi, bukan hanya negara maju, namun juga berdampak pada semua negara termasuk Indonesia," ujar Dewi.

Anggota Komisi IX DPR ini mengungkapkan, saat ini terlihat banyak perusahaan yang melakukan pengurangan pekerja, baik PHK, tidak memperpanjang kontrak, dan pengakhiran PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), terutama di sektor tekstil, manufaktur, akomodasi dan restoran, dan sektor lainnya.

“Pengurangan pekerja ini didominasi serktor tekstile diikuti sektor manufaktur. Ini disebabkan sinyalemen penurunan omset perusahaan dengan penurunan permintaan yang mencapai hingga 50 persen," ucap Dewi.

"Perusahaan mengurangi operasional perusahaan dan produksi. Penurunan ini tentu berdampak pada sektor ketenagakerjaan, yaitu pengurangan hari kerja hingga jumlah pekerja," sambungnya.

Merujuk data Kemenaker per September 2022 lalu, lanjut Dewi, ada 10 ribu pekerja yang di-PHK. Sementara catatan APINDO pengurangan pekerja khusus di Jawa Barat saja per Oktober hampir 80 ribu.

"Dan kabupaten Bogor merupakan daerah dengan pengurangan pekerja terbesar, diikuti Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Subang. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Terlebih lagi banyak perusahaan yang belum masuk dalam asosiasi APINDO," tutup Dewi.