Kabargolkar.com - Isu Indonesia akan memasuki jurang resesi pada tahun 2023 mendatang, kini terus menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

Merespon hal tersebut, legislator Golkar asal Pasuruan Mukhamad Misbakhun menghimbau, agar perdebatan resesi atau tidak untuk tidak diperpanjang lagi.

Yang saat ini harus dilakukan, menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, adalah bagaimana resesi global tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Seperti diketahui, gelombang PHK sudah mulai menyasar sektor manufaktur atau padat karya.

Puluhan ribu buruh dari industri garmen dan industri alas kaki sudah menjadi korban PHK.

Keputusan PHK diambil lantaran order atau permintaan yang masuk ke industri terus berkurang.

“Tinggal bagaimana kita mengantisipasi. Kita di DPR mendorong pemerintah untuk melakukan antisipasi,” kata Misbakhun dalam pernyataannya dalam salah satu TV Swasta Indonesia, Rabu (30/11/2022).

Anggota Komisi XI DPR ini meminta, pemerintah jangan sampai lambat dalam mengambil langkah antisipasi atas isu resesi global, yang saat ini telah membuat beberapa industri melakukan PHK buruhnya.

“Kalau terlambat antisipasi, akibatnya buruh ini siapa yang akan membantalkan permasalahannya. Untuk itu programnya harus untuk mereka,” tegas Misbakhun.

Terlebih, pihak Bank Indonesia (BI) telah menaikkan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRR) sebesar 175 bps sejak Agustus 2022.

Terbaru, BI telah menaikkan suku bunga 50 bps menjadi 5,25 persen pada rapat dewan gubernur (RDG) yang digelar pada Kamis (17/11/2022).

Misbakhun menilai, apa yang dilakukan BI merupakan respons untuk menghindar keluarnya modal dari Indonesia.

“Ini dalam rangka menjaga ekonomi kita tetap kompetitif dari sisi sektor keuangannya,” tutup Misbakhun.