Kabargolkar.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan impor beras. Hal ini penting dilakukan agar tidak ‘menghancurkan’ harga beras di pasar lokal.

“Kalau harus impor, kami harapkan impor beras tetap difokuskan sebagai cadangan di gudang Bulog,” ujarnya, di Purwakarta, Selasa (6/12/2022).

Politisi Partai Golkar itu mengungkap, bila saat ini para petani sedang menikmati hasil panen dengan harga gabah yang relatif baik dibanding sebelumnya. Jadi jika beras impor sampai bocor ke pasar maka petani akan merugi kembali.

Menurut dia, impor beras hanya dilakukan untuk memenuhi cadangan, guna mengisi gudang Bulog yang kosong, bertujuan menjaga ketersediaan pangan.

Selain itu program tersebut juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah, terutama di Kementerian Sosial seperti bantuan nontunai, termasuk stimulus berbagai peristiwa bencana.

“Tetapi saya keberatan kalau kemudian (impor beras) disiramin (masuk dan dijual) ke pasar. Kalau disiramin ke pasar, otomatis harga beras akan jatuh. Kalau harga beras jatuh, maka harga gabah akan jatuh lagi,” ungkapnya. 

Hal tersebut menurutnya sudah menjadi kebiasaan pemerintah saat petani memasuki musim panen. Banyak kejadian saat panen, justru beras impor membanjiri pasar. Sehingga petani merugi. Hanya saja sifat petani terutama di daerah tak pernah protes dan selalu menerima keadaan itu.

“Jangan sampai beras yang diorientasikan untuk cadangan nasional ini kemudian masuk ke pasar secara tiba-tiba, kan kalau begitu yang menikmati yang impor,” tegasnya. 

Dedi yang sering berkeliling ke daerah lumbung padi di Jawa Barat mengaku banyak mendapatkan pernyataan dari petani agar pemerintah tidak melakukan impor untuk kebutuhan pasar lokal. Sebab jika itu terjadi maka petani akan kembali rugi karena harga jual gabah merosot.

Dirinya berharap impor beras yang dilakukan pemerintah adalah benar-benar mengisi gudang Bulog yang kosong untuk kemudian disinergikan dengan sejumlah program. Salah satunya serapan untuk bantuan masyarakat di Kementerian Sosial.