Kabargolkar.com - Kalimantan Timur memeringati HUT ke-66 pada tahun ini. Pemerintah Provinsi
mengadakan sejumlah rangkaian acara HUT selama satu pekan penuh, 6-13 Januari 2023. Tema yang diangkat pada HUT kali ini adalah Kaltim Berdaulat Menuju Indonesia Sejahtera.

“Pada usia ke-66 yang semakin matang ini, semoga Provinsi Kaltim dapat terus mengembangkan potensi dirinya, bukan hanya untuk masyarakat Bumi Etam, namun juga bagi masyarakat Indonesia dan dunia global. Sebuah momentum yang tepat mengingat sudah diresmikannya IKN akan pindah ke wilayah Kaltim,” ujar anggota DPR RI asal Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian. 

Sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga bermitra dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi, Hetifah pun menyampaikan apresiasi sejumlah kemajuan di provinsi tersebut pada 2022.

“Apresiasi terhadap beberapa capaian di sektor pendidikan dan pariwisata Kaltim. Sebagai contoh, Angka Partisipasi Murni dan Rerata Lama Sekolah meningkat selama beberapa tahun terakhir. 

“Selain itu, jumlah wisatawan nusantara melebihi target tahunan hingga mencapai 2,6 juta orang pada periode Januari-November 2022. Juga upaya konkret mendorong pariwisata juga telah dilakukan, contohnya perbaikan jalan di Pulau Maratua dan beberapa jalan di Berau, serta penambahan penerbangan di Kalimarau Berau,” tuturnya. 

Namun, Hetifah juga menyoroti beberapa tantangan yang belum terselesaikan dan memberi masukan terhadap isu tersebut. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), selama 2022 terjadi peningkatan kasus kekerasan sebesar tiga kali lipat di sektor pendidikan. 

“Sebagai contoh, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus di sekolah dan nol kasus di lembaga pendidikan kilat. Sedangkan pada tahun 2022 tercatat 36 kasus di sekolah dan 4 kasus di lembaga pendidikan kilat. Saya mendesak Pemprov Kaltim, utamanya Disdikbud, untuk melakukan berbagai langkah pencegahan dengan mengajak sinergi berbagai lapisan masyarakat untuk menghindari hal ini. Selain itu, pendampingan hukum dan psikologi terhadap korban harus digalakkan,” tegas Hetifah.

Hetifah juga menekankan pentingnya peran Pemprov Kaltim untuk menyukseskan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), utamanya bagi guru dan tenaga kependidikan.

“Data Kemendikbud menunjukkan bahwa belum maksimalnya usulan formasi PPPK Kaltim di gelombang 1, 2, dan 3. Sehingga, beberapa guru bisa memperebutkan satu posisi yang sama. Padahal, banyak guru kita yang berminat untuk mendaftar. Semoga tahun 2023 ini usulan formasi serta partisipasi Kaltim di PPPK meningkat sehingga semakin banyak guru yang terjamin kesejahteraannya,” cetusnya. 

Terakhir, politisi Partai Golkar ini juga menyoroti isu pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

“Dalam berbagai kunjungan dan pertemuan saya dengan pelaku Parekraf Kaltim selama setahun terakhir, rata-rata mengeluhkan hal yang sama. Pada dasarnya, potensi daerah maupun produk kreatif mereka sudah cukup baik. Namun, butuh dibina dan difasilitasi lebih lanjut untuk promosi serta penetrasi ke dalam pasarnya, baik lokal, nasional, maupun internasional