kabargolkar.com - Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mangopa meminta pemerintah daerah setempat untuk segera menangani sejumlah proyek pembangunan di daerah itu yang putus kontrak.

Ia mengatakan, Pemerintah Daerah harus memikirkan solusi atas tidak selesainya proyek pembangunan yang ada sekarang. Terlebih proyek yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Karena kalau tidak segera ditangani atau dilanjutkan pengerjaannya, menurut Iskandar, proyek-proyek tersebut bisa saja mengalami penurunan kualitas, bahkan rusak kembali. “Mungkin Pemda bisa melanjutkan proyek yang putus kontrak itu lewat DAK atau DAU. Sehingga kesannya proyek yang ada, tetap terselesaikan, walaupun nanti dilakukan bertahap,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, ke depan, perencanaan pembangunan di daerah itu, terlebih kaitan dengan fisik, harus benar-benar matang. “Perusahaan-perusahaan dan kontraktornya harus diseleksi dengan benar. Artinya, mereka memang punya kualifikasi yang layak untuk mengerjakan suatu proyek pembangunan,” terangnya.

Kalau perlu lanjut Iskandar, meski dibuka secara umum, daftar perusahaan perlu mengendepankan kearifan lokal. “Paling tidak masih orang lokal Gorontalo. Supaya rasa memiliki terhadap daerah itu ada. Sehingga kesannya tidak asal bangun,” tukas Aleg Dapil Limboto – Limboto Barat itu.