kabargolkar.com - Anggota DPRD Morowali Utara Syahrudin Mustafa mengkritisi PT GNI terkait
kerusuhan yang menewaskan dua orang pada Sabtu (14/1).Kejadian itu seharusnya tidak perlu terjadi bila rekomendasi DPRD terhadap permasalahan yang dikeluhkan pekerja ditindaklanjuti perusahaan.

Syahrudin Mustafa menilai kerusuhan yang terjadi di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), Sabtu (14/1), merupakan imbas dari berbagai persoalan yang telah beberapa kali diingatkan untuk diselesaikan dalam serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya. Salah satunya adalah permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dikeluhkan para pekerja.

“Ini sudah berkali-kali kita sampaikan dari informasi pekerja-pekerja yang ada di sana bagaimana mereka bekerja tentang K3nya dan ini diakui. Ini sebenarnya bisa menjadi evaluasi,” kata Sharudin dalam rapat dengar pendapat dengan PT GNI di Gedung DPRD Morowali Utara, Jumat (20/1).

Menurut Sharudin, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap masalah komunikasi akibat perbedaan bahasa yang menyulitkan komunikasi pekerja asal China dengan pekerja lokal di pabrik smelter PT GNI.

“Perbedaan komunikasi yang mungkin melatarbelakangi sehingga tidak adanya komunikasi antara pekerja tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia, mungkin barangkali maksudnya tenaga kerja Indonesia yang dipahami tenaga kerja asing beda karena itu tidak ada bahasa yang sinkron,” kata Sharudin.

Anggota DPRD Morawali Utara dari fraksi PDIP Perjuangan itu juga menyoroti managemen PT GNI yang dinilai sangat tertutup yang menyulitkan pengawasan terhadap perusahaan itu oleh DPRD Morowali Utara.

“Kadang kala anggota DPRD di-bully karena lemahnya pengawasan terhadap perusahaan ini. Bagaimana kita melakukan pengawasan? Nah itu GNI seperti negara lain, sangat tertutup! Bahkan kejadian-kejadian yang ada di sana hampir minim informasi yang kita terima,” ungkap Sharudin.

Menurutnya, tewasnya dua pekerja yang terjebak dalam sebuah crane yang terbakar pada akhir Desember 2022 baru diketahui setelah viral di media sosial.

Warda Dg Mamala dari fraksi partai Golkar DPRD Morowali Utara menegaskan PT GNI tidak boleh menutup diri dari pengawasan pemerintah daerah dan DPRD meskipun menjadi aset nasional yang dilindungi negara.

Lebih jauh ia mengatakan hingga kini tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan itu tidak terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. “Kalau aset nasional yang dilindungi negara, buka diri dong,” kata Warda.

Menurut Warda, seharusnya bentrokan antarpekerja di PT GNI dapat dihindari bila pelaksanaan standar K3 dilakukan secara baik dan tidak terjadi kesenjangan upah antara pekerja Indonesia yang dibayar lebih rendah dibanding tenaga kerja asing untuk jenis tugas pekerjaan yang sama.

Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua Dua DPRD Morowali, Moh Sapri yang menyesalkan tidak adanya penyelesaian dari rekomendasi yang dihasilkan dari serangkaian pertemuan di DPRD untuk penyelesaian permasalahan Keamanan dan Keselamatan Kerja dan pemberian Alat Pelindung Diri yang memadai bagi pekerja

“Makanya ada pertanyaan besar apa penyebab terjadinya kerusuhan? Karena pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh GNI itu sendiri,” tegas Moh Sapri