Kabargolkar.com - Pihak Partai Golkar buka suara terkait isu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang bakal melakukan perombakan kabinet, pada Rabu Pon atau tepat 1 Februari 2023 mendatang.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogrtif presiden Jokowi yang tak bisa diatur atau diganggu gugat.
Namun sayangnya, anggota Komisi I DPR ini tak mengetahui kebenarannya, akan isu Presiden Jokowi melakukan pergantian menteri pada Rabu Pon
"Wah itu mah hak prerogratif presiden sepenuhnya," kata Dave Laksono saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/1/2023).
Ketua Umum KOSGORO 1957 ini mengungkapkan, bahwa komunikasi Presiden Jokowi dengan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto memang rutin digelar.
Namun, komunikasi tersebut hanya sebatas kapasitas Airlangga sebagai Menko Perekonomian.
Sebaliknya, Dave tak mengetahui apakah ada isu-isu khusus lainnya yang dibahas antara Jokowi dengan Airlangga Hartarto.
"Komunikasi selaku Menko sih rutin yah. Akan tetapi bahas apa saja, itu tergantung isu-isu terkini," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons perihal adanya kabar kocok ulang atau reshuffle menteri pada Rabu 1 Februari 2023.
Sebagaimana diketahui, 1 Februari mendatang merupakan hari Rabu Pon sesuai dengan penanggalan Jawa yang erat dikaitkan sebagai momen Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap kabinetnya.
Terkait hal tersebut, Jokowi tidak secara lugas merespons, dirinya meminta kepada publik untuk menunggu apa yang menjadi hak prerogatifnya.
"Rabu pon? Bener? Ya nanti tunggu aja," kata Jokowi saat ditemui awak media di Sarinah, usai acara Kick Off Keketuaan ASEAN, Minggu (29/1/2023).
Kendati demikian, Jokowi sebelumnya berguyon di hadapan awak media seakan tidak mengetahui kalau Rabu mendatang merupakan hari Rabu Pon.
Guyonan itu lantas direspons gelak tawa oleh awak media dan beberapa menteri yang turut hadir yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Hm? Masa (Rabu Pon)?" tanya Jokowi sambil berguyon.