“Kita melihat ada keseriusan, belum lama ini Polri berhasil ungkap dan tangkap jaringan pelaku TPPO. Sekarang aksi nasional sampai daerah juga harus mengikuti komitmen yang sama, pencegahannya seperti apa," ucap Christina, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/4/2023).

Christina pun menegaskan langkah tegas penindakan hukum tersebut perlu diikuti dengan upaya pencegahan yang efektif.

Berkaitan dengan ini, Christina mempertanyakan sekaligus mengingatkan sejauh mana efektivitas serta kinerja Gugus Tugas Penanganan dan Penindakan TPPO yang sudah dibentuk, ditambah lagi dengan adanya Perpres No 19 Tahun 2023 terkait Rencana Aksi Nasional PP TPPO.

“Mencegah dan memberantas TPPO adalah sebuah kerja besar yang butuh keterlibatan banyak pihak. Di pusat sendiri kita ada 24 Kementerian di bawah koordinasi Menko PMK selaku Ketua Gugus Tugas Pusat TPPO,” katanya. 

Christina berpandangan penting untuk memperhatikan bagaimana gugus tugas tersebut terbentuk di daerah-daerah, terutama di daerah yang selama ini banyak terjadi TPPO terhadap warganya.

“Ketika ada komitmen untuk tegas memberantas, maka aspek pencegahan di hulu perlu dikerjakan juga,” tegasnya. 

Menurut dia, secara regulasi, Indonesia sudah cukup mumpuni merespon TPPO, tinggal diikuti dengan implementasi di lapangan yang serius dan berkelanjutan.

“Kalau ada 24 kementerian yang ikut dalam kerja besar ini maka itu bukan pekerjaan mudah. Demikian pula halnya implementasi sampai ke daerah itu menjadi sangat penting,” jelasnya. 

Bagi politisi Partai Golkar ini, aspek pencegahan sama pentingnya dengan upaya penindakan hukum. Terkait kejadian belakangan yang banyak mengungkap adanya keterlibatan oknum aparat, Christina mendukung penuh komitmen Kemenko Polhukam dan BP2MI yang punya ketegasan merespon keterlibatan oknum aparat terkait TPPO.

“Sikap tegas pemerintah untuk tidak mentolerir keterlibatan oknum aparat kita apresiasi. Semoga ini semua jadi momentum perbaikan agar kita lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya.