Kabargolkar.com -  Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara mengatakan, pemerintah melalui BP2MI memberikan peluang kerja kepada PMI ke luar negeri secara aman dan legal.

Anggota Komisi IX DPR ini mengungkapkan, untuk saat ini pengiriman PMI ke negara negara timur tengah sementara di tiadakan.

"Karena perlindungan pekerja migran Indonesia di sana di rasakan pemerintah kurang. Dan untuk melindungi tenaga kerja di sana baik dari pemerintah sedikit menyulitkan," kata Dewi saat menggelar Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman bertempat di aula Cimelati, Jl. Taman Rekreasi Cimelati, RT.04/RW.02, Pasawahan,Kec. Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dikutip Selasa (16/5/2023).

Waketum DEPINAS SOKSI ini menjelaskan, di saat moratorium PMI ke Timur Tengah diberlakukan, masih banyak masyarakat Indonesia yang nekat berangkat kerja negara itu.

"Penyebab utamanya adalah bujuk rayu calo yang memberikan iming-iming bekerja tidak resmi sambil beribadah. Dengan cara memalsu dokumen, dan pemberian uang fit ke keluarga Calon PMI (CPMI)," ucap Dewi.

“BP2MI melalui BP3MI hadir sebagai pelayanan dan pelindungan masyarakat untuk berangkat resmi. Hubungi Pos Pelayanan BP2MI di Indramayu, atau hubungi BP3MI Jawa Barat di Bandung untuk informasi lanjut," sambungnya.

Kemudian, Dewi berharap, jangan sampai adanya masyarakat Indonesia yang berangkat diam-diam. Dan kemudian, meminta pulang tiba-tiba karena tidak betah.

"Jangan mengejar hujan emas di negeri orang, tapi kehujanan batu di negeri sendiri waktu pulang,” pesan Dewi.

Lebih lanjut, Dewi menegaskan, jika masyarakat Kecamatan Kebonpedes mau menjadi PMI, silahkan mengikuti skema G to G ke negara Korea Selatan, Jepang, dan Jerman, serta skema G to P.

"Selain memberikan gaji yang besar, skema penempatan ini memberikan perlindungan negara karena tercatat dalam sistem BP2MI," ungkap Dewi.

“Jadi untuk menjadi PMI yang prosedural, harus terdata secara resmi di sistem BP2MI. Selain itu juga harus memiliki keterampilan untuk bekerja di luar negeri. Saya juga mendorong agar pemerintah desa dan kecamatan di sini memberikan pelatihan kepada warganya,” tutup Dewi.