kabargolkar.com - Keinginan pemerintah untuk membangun Bursa CPO dinilai harus dilakukan dengan hati-hati dan harus dilakukan sosialisasi yang luas. Mengingat Bursa CPO akan menyentuh kepentingan petani.

Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo, menyatakan pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait komoditas CPO yang akan dimasukkan dalam bursa.

“Karena ini berhubungan dengan kepentingan petani yang memiliki jutaan hektare lahan tapi belum sepenuhnya memahami mekanisme dan metodologi bursa komoditi,” kata Firman, dikutip Senin (28/5/2023).

Ia menyatakan dalam bursa komoditi, terdapat regulasi baik di tingkat nasional maupun internasional yang harus ditaati.

“Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap? Jika belum siap, hal ini dapat menimbulkan masalah baru mengingat CPO merupakan komoditas yang sangat strategis,” ucapnya.

Firman meminta pemerintah untuk tidak terlalu terburu-buru, melainkan harus melakukan simulasi dan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan.

“Hal-hal seperti ini harus dikaji oleh pemerintah, agar gagasan yang baik tidak menjadi tidak bermanfaat karena kurangnya kesiapan kita sendiri,” ucapnya lagi.

Ia menilai pemerintah acapkali membuat regulasi dengan mengikuti tren, tapi tidak ada kajian yang mendalam dan mendasar, serta tidak ada kajian detail tentang kesiapan stakeholders seperti apa.

“Ini yang saya khawatirkan. Pelaku usaha baik yang kecil, menengah, dan besar, harus diajak bicara terkait masalah bursa saham komoditas. Apakah pelaku usaha yang kecil seperti petani sawit mengerti bagaimana regulasi bursa komoditas, lalu apa saja yang harus dipersiapkan,” papar Firman.

Untuk itu, Firman mendesak Kemdag untuk tidak memaksakan kebijakan baru diterapkan secara terburu-buru.

“Stakeholders harus dilibatkan agar sesuatu yang tujuannya baik, dapat berjalan baik, dan tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya.