Kabargolkar.com - Menjaga stabilitas keamanan di tahun politik dalam suhu yang sejuk, menjadi tugas dan kewajiban bersama semua pihak menjelang Pemilu 2024. Untuk itu, dibutuhkan komitmen serta edukasi kepada masyarakat luas agar proses demokrasi yang berjalan baik.

Melansir laman akurat.co, Jumat 9 juni 2023 dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Bersama Menjaga Stabilitas Politik di Tahun Politik’ di media Center, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan, prasyarat menuju Pemilu 2024 yang kredibel harus terpenuhinya banyak hal. Antara lain, sikap jujur dan adil (jurdil) hingga transparan.

“Inilah kalau menurut saya tugas kita bersama dalam kurang dari 280 hari lagi pemilu kita jalani. Kita jaga kondisiftas iklim politiknya sangat bagus," katanya.

Sekjen DEPINAS SOKSI ini menilai, terjadinya dinamika di tahun politik seperti saat ini merupakan hal wajar. Terlebih, koalisi partai belum terbentuk secara permanen.

"Karena prosesnya memang masih dalam tahapan yang belum mengarah ke sana. Kita ikuti saja tetapi harus mengedukasi masyarakat dengan informasi-informasi yang benar, terukur," tegas anggota Komisi XI DPR ini.

Lebih lanjut, menurut Misbakhun, sangat penting penyelenggara Pemilu 2024, yakni KPU RI menjalankan peran dengan transparan. "Kemudian menjaga kredibilitasnya,” tutup Misbakhun.

Senada, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan menjaga stabilitas politik menjelang pemilu secara bersama-sama adalah bicara demokrasi dalam konteks high politik atau bicara di tataran kebangsaan dan kenegaraan.

“Kita berbicara persoalan bagaimana memikirkan nasib bangsa dan negara, berbicara tentang Indonesia Emas 2045, karena negara ini milik kita bersama. Artinya negara ini milik bersama nggak bisa menjadi kepentingan sekelompok sebagian,” ucap Anggota Komisi VI DPR ini.

Oleh karena itu, bagi para kader parpol baik simpatisan, pendukung, pimpinan partai, calon anggota legislatif (caleg) hingga calon presiden dan calon wakil presiden harus mendudukan kontestasi politik hanya sebagai kompetisi yang temporer, yang durasinya sebentar saja.

“Seperti kami di DPR, kalau mau masuk kepada pemilu, berkontestasinya nanti di masa setelah DCS sampai kepada pemilu, setelah itu ya biasa-biasa lagi,” imbuhnya.