kabargolkar.com - Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan menyinggung terkait realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp5,44 triliun yang dinilai terpaut kecil bila dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 pencapaiannya tercatat sebesar Rp5,02 triliun.

“Mohon tanggapan dan penjelasan, mengapa pendapatan daerah Kota Medan secara signifikan belum dapat meningkat,” kata Modesta Marpaung Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan, Senin (19/6/2023) saat pemandangan umum fraksi atas penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda tentang LPJ tahun 2022, dalam rapat paripurna DPRD Medan.

Disisi lain, ujarnya, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar 83,55% dibanding dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021, prosentasinya lebih baik yakni sebesar 94,43%.

Berdasarkan capaian realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 perlu dilakukan evaluasi capaian masing-masing OPD tentang presentasi realisasi pendapatan dan prosentasi belanja langsung.

Sehingga hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja OPD, bagi OPD yang pencapaiannya dianggap baik diberikan reward sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerjanya.

Sebelumnya, dalam pemandangan umumnya Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan memberi apresiasi yang tinggi kepada Walikota Medan, Bobby Afif Nasution atas hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun anggaran 2022.

Dengan demikian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut Pemerintah Kota (Pemko) Medan berhasil meraih predikat tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan dari BPK.

“Mudah – mudahan predikat WTP ini memberikan motivasi kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Medan, khususnya segenap jajaran di Pemko Medan, agar dapat bekerja lebih bergairah dan penuh semangat. Sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas, memenuhi prinsip akuntansi dan transparansi. Apalagi penilaian opini WTPini telah di peroleh selama 3 (tiga) tahun berturut – turut,” ujar anggota DPRD Medan yang duduk di Komisi II tersebut.