kabargolkar.com - Fraksi Partai GOLKAR menyampaikan catatan-catatan penting pada rapat paripurna penyampaian
penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022, dan penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ranperda prakarsa Gubernur tentang penyertaan modal kepada PT Jamkrida Sulut.

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022 adalah kewajiban konstitusional Gubernur dalam mewujudkan tanggung jawab pemerintah kepada rakyat dalam rangka memantapkan implementasi dan eksistensi pencapaian visi pembangunan daerah Sulawesi Utara.

Dalam pandangan umum Fraksi Partai GOLKAR yang dibacakan oleh anggota DPRD Meyke Laverence, mencermati bahwa, APBD tahun 2022, indikator keberhasilan pembangunan dan keuangan dengan diterimanya penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 kalinya dari BPK RI untuk provinsi Sulut.

“Dengan demikian WTP menambah catatan panjang bagi keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara,” Ucap Meyke Senin, (3/6/2023) di ruang rapat DPRD Sulut.

Lanjut hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah dan DPRD berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan berfokus pada kepentingan rakyat semata.

Berikut catatan-catatan penting Fraksi Partai GOLKAR:

Fraksi Partai GOLKAR mengingatkan, walau pun APBD tahun 2022 sudah memiliki predikat WTP, namun catatan-catatan penting perlu di selesaikan sehingga tidak mengurangi kualitas WTP itu sendiri. Oleh karena itu langkah-langkah kongkrit harus dilakukan menyelesaikan catatan-catatan yang diungkapkan oleh BPK RI

Fraksi Partai GOLKAR mencatat bahwa, permasaalahan klasik berupa aset dari tahun ke tahun masih terungkap dan menjadi catatan BPK RI. Oleh karena itu, fraksi Partai GOLKAR menekankan sebaiknya pemerintah Provinsi dapat menentukan batas waktu penyelesaian masaalah aset. Bila memungkinkan, tahun 2024 permasaalahan aset sudah tidak menjadi catatan BPK RI dan terdokumenter secara permanen

Fraksi Partai GOLKAR mengingatkan nahwa program beasiswa baik S1, S2, S3, dapat diberikan tepat pada waktunya agar para penerima beasiswa ini dapat memanfaatkanya sesuai dengan waktu yang diperlukan dan kebutuhannya.

Bantuan sosial yang telah di programkan oleh pemerintah pusat maupun daerah kiranya dapat dinikmati secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat di nikmati secara merata dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan pengeluhan masyarakat. Menurut Partai GOLKAR bahwa hal ini sangat mengganggu jalanya pembangunan di Sulawesi Utara.

Fraksi Partai GOLKAR mencatat bahwa, di bidang kesehatan masih perlu peningkatan antara lain pelayanan tenaga medis yang masih memerlukan perhatian khusus serta sumber daya manusia dan peralatan sehingga dapat mengurangi para pasien yang berobat ke luar negeri.
Pada prinsipnya fraksi Partai GOLKAR berpandangan, upaya untuk penyertaan modal oleh pemerintah provinsi Sulut kepada PT. Jamkrida merypakan respon yang positif dalam membangun usaha yang dikembangkan atau dikelolah oleh PT. Jamkrida. Fraksi Partai GOLKAR mendorong agar hal ini dapat diseriusi namun diperlukan sikap kehati-hatian melalui kajian-kajian yang lebih mendalam.

Mengingat kajian pemerintah dalam merealisasikan penyertaan modal kepada PT. Jamkrida yang baru mulai beroperasi harus didukung dengan regulasi yang mengikat secara permanen.

Penyertaan modal PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa, dana yang diberikan benar-benar dapat digunakan secara peruntukannya