Kabargolkar.com - Lemahnya pengawasan jadi penyebab konten judi online masih marak di laman sejumlah instansi pemerintahan.

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, menyebut, selain lemahnya pengawasan, juga memperlihatkan lemahnya sistem proteksi laman pemerintah, hingga mudah diretas.

Sebab itu dia mendesak Kemenkominfo bersama BSSN segera mengambil langkah, agar penyusupan konten judi online pada laman pemerintahan bisa segera diatasi.

"Hal seperti ini terjadi di depan mata dan seakan dibiarkan. Bagaimana pengawasannya? Ini jadi pertanyaan, karena marak, bahkan kita cek juga terjadi pada situs militer, sementara pada laman pemerintah menimpa laman kabupaten, provinsi hingga pusat. Artinya ini massif," kata Christina, dalam keterangannya, Senin (24/7).

Merujuk data Kemenkominfo, ditemukan jumlah link judi daring sebanyak 2.099 dari 286 nama domain di laman instansi pemerintahan. Dari laporan publik yang masuk, ada 606 link dari 318 nama domain "go.id" dan 142 nama domain "ac.id" yang biasa dipakai instansi pendidikan.

"Di tengah maraknya isu kebocoran data, kita sudah sejak lama mengingatkan agar memperkuat proteksi keamanan siber. Kejadian seperti ini membuat kita dianggap lemah, padahal ada program dan anggaran untuk itu," tegas Christina.

Politisi Partai Golkar itu juga mendesak Kominfo dan BSSN segera duduk bersama, evaluasi serius, termasuk jika ditemukan ada kelalaian atau sistem kerja yang keliru, agar segera diperbaiki.

Christina mendapat laporan, banyak laman instansi pemerintah dikembangkan dengan sistem penganggaran tahunan dan ada kontrak alih daya pengelolaan dengan pihak ketiga, yang jika kontraknya habis, pengawasan dan pemeliharaan cenderung tidak lagi terjamin.

"Hal seperti itu harus jadi evaluasi juga. Malu kita, negara yang sudah siap digitalisasi di semua aspek, lalu hal fundamental menyangkut perlindungan dan pengawasan sistem ternyata lemah. Padahal saya yakin SDM kita handal dan mampu. Mungkin ada sistem kerja yang perlu dibenahi," tegas Ketua DPP Golkar itu.

Christina menuturkan bahwa DPR akan terus memonitor isu itu, agar dapat perhatian, apalagi Menteri Kominfo wajah baru yang harusnya juga bersemangat melakukan pembenahan.

"PR di Kominfo itu banyak. Kami dorong pak menteri agar detail memperhatikan soal-soal keamanan sistem informatika kita, dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata dan terukur," tutupnya.