Kabargolkar.com - Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku mencatat sedikitnya 14 faktor yang menunjukkan kegagalan visi misi pemerintahan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno.

Belasan kegagalan itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar Anos Yermias dalam Kata Akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun 2022 di Sidang Paripurna, pekan lalu.

Berikut 14 kegagalan realisasi visi misi pemerintahan Murad - Orno versi Fraksi Partai Golkar : 

1 Pemindahan ibukota ke Makariki, Seram dan Percepatan Pembangunan Perkantoran Provinsi

2. Rekrutmen PNS dan Pejabat berdasarkan kompetensi dan pertimbangan keterwakilan suku, agama dan kewilayahan

3. Penerapan Sistem e- Government dan e-  Budgeting untuk transparansi dan percepatan pelayanan publik

4. Harga sembako stabil dan murah

5. Mewajibkan perusahaan di Maluku mempekerjakan 60% anak Maluku

6. Biaya Pendidikan Gratis untuk SMA/SMK di Maluku

7. Kartu Beasiswa Maluku untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu

8. Pembangunan RSUD menjadi RSUD Pusat bertaraf internasional

9. Meningkatkan Status Puskesmas biasa menjadi Puskesmas Rawat Inap di daerah terpencil dan terjauh

10. Kartu Maluku Sehat untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit

11. Pengembangan Provinsi Kepulauan dan Maluku Lumbung Ikan Nasional

12. Pembangunan Smart City di pusat kabupaten kota di Maluku

13. Maluku Terang dengan Listrik masuk ke desa

14. Revitalisasi Lembaga-Lembaga Adat

Menurut Anos, Fraksi Partai Golkar  memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan keuangan adalah prinsip yang dipegang teguh Fraksi Golkar demi menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

"Melampaui aspek fiskal, kami juga telah mengamati adanya beragam kegagalan dan permasalahan dalam pelaksanaan visi misi program dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintahan Gubernur Maluku Periode 2019 - 2024. Kami meyakini bahwa efektivitas sebuah pemerintahan terletak pada kemampuannya dalam menerjemahkan rencana ke dalam realisasi yang sesuai," tegas Anos dalam keterangannya, Rabu (9/8/23).