kabargolkar.com - Fraksi Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kutai Timur dalam Rapat Paripurna ke-27 mengenai pemandangan umum, terhadap nota pengantar pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan APBD Kutim TA 2023. Menekankan pada pentingnya aliran anggaran keuangan daerah tersalurkan pada porsi penting, untuk memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Diungkapkan oleh politisi Partai Beringin tersebut yakni Hasna, jika fraksinya memahami adanya perubahan anggaran mengingat keadaan yang menyebabkan terjadinya keharusan untuk menggeser anggaran. Baik itu anggaran pada Perangkat Daerah (PD) hingga anggaran program kegiatan hingga tingkatan unit organisasi di pemerintahan daerah.

“Termasuk pula kegiatan yang menyebabkan anggaran SiLPA ditahun sebelumnya, harus dipergunakan dalam tahun anggaran berjalan. Hingga keadaan darurat dan keadaan luar biasa,” tukasnya di Ruang Sidang Utama DPRD pada Selasa (5/9/2023) siang.

Diterangkannya lebih lanjut, jika upaya pencapaian berorientasi pada tujuan memajukan pembangunan daerah. Maka tiap rupiah yang dianggarkan lewat APBD, harus berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutim.

“Untuk itu Pemkab Kutim harus menjalankan tiap-tiap potensi yang ada, guna untuk mencapai tujuan demi kemaslahatan masyarakat Kutim. Dengan cara penyusunn APBD oleh Tim TAPD fokus pada poin-poin penting,” ungkap Hasna.

Terlebih dalam nota penjelasan RAPBD Kutim TA 2023, anggaran yang direncanakan besarannya mencapai Rp9,7 triliun. Itu terdiri dari Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang mulanya sebesar Rp237 miliar menjadi Rp272 miliar.

Ditambah pendapatan transfer Rp5,6 triliun yang menjadi Rp7,4 triliun, itu jelas besarannya meningkat menjadi Rp1,754 triliun alias naikln jadi 31 persen nilainya. Belum lagi pendapatan lain-lin yang dipunyai daerh.

Sudah barang tentu, Fraksi Golkar memberikan rekomendasi pada Pemkab Kutim agar tiap-tiap Perangkat Daerah (PD) mampu merealisasikan kegiatan murni secepatnya. Termasuk tidak bosan-bosannya meminta Bupati, agar menginstruksikan pada Perangkat Daerah tertentu secara tegas.

“Itu semisal Dinas PU, Dinas Perkim, Dinas Petanian, gar segera merealisasikan seluruh kegiatan yang ada pada PD tersebut. Tak tinggal pula penyelesaian proyek multiyears seperti halnya penyelesaian pelabuhan Kenyamukan, pemasangan pipa jaringan air bersih untuk cepat diselesaikan sesuai dengan SOP,” pinta Hasna.