Sementara pada sisi belanja yang ditargetkan lebih besar dari target PAD, Pemprov Sulteng hendaknya fokus belanja diluar peningkatan kapasitas dan fungsi pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sejalan dengan visi gubernur yakni gerak cepat pembangunan Sulteng yang berorientasi pada peningkatan kesehjateraan rakyat. Dan sektor ekonomi yang berorientasi peningkatan produksi pertanian dan perikanan hendaknya diarahkan pada kebutuhan dasar para petani dan nelayan dalam peningkatan produksi. Khususnya untuk fasilitas bibit, benih dan pupuk.

“Karena itu, usul kami saudara gubernur, pokok – pokok pikiran dari DPRD Sulteng yang merupakan aspirasi masyarakat di daerah ini. Hendaknya bisa menjadi rujukan dalam penetapan program kerja pemerintah daerah untuk diimplementasikan dalam alokasi belanja dalam tahun anggaran 2024,”harapnya.

Zainal melanjutkan, terkait pesta demokrasi tahun 2024, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden Februari 2024, pemerintah daerah ikut serta mendorong terciptanya suasana dan iklim yang kondusif dalam menyambut pesta demokrasi tersebut.

“Harapan kami, pemerintah daerah bersama perangkat penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu serta komponen terkait seperti Forkompimda dan semua partai politik peserta pemilu tahun 2024. jika memungkinkan secara regulasi, perlu disiapkan alokasi anggaran sosialisasi untuk sukses pemilu 2024,”harapnya lagi.

Oleh sebab itu, dalam pemandangan umum ini, Fraksi Golkar DPRD Sulteng menyatakan setuju untuk menetapkan Peraturan Daerah APBD Sulteng tahun anggaran 2024 melalui mekanisme dan tahapan pembicaraan berikutnya.