Selain itu Fraksi Partai Golkar juga meminta Penjabat Gubernur, jika ada pekerjaan proyek yang bermasalah agar tidak dilanjutkan dengan sumber dana lain, tapi harus diaudit terlebih dahulu untuk mengetahui letak tanggung jawab pelaksanaannya. Dengan demikan akan tercapai prinsip efisien, ekektif dan akuntabilitas dalam pengelolaan program/kegiatan.