Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menegaskan, secara kelembagaan, BPK RI menjadi salah satu lembaga tinggi negara Indonesia. BPK memiliki tugas mencegah terjadinya penyimpangan keuangan di lembaga dan instansi negara.

Kasus penangkapan dua pimpinan BPK yakni Achsanul Oosasi dan Pius Lustrilanang terseret kasus korupsi jual-beli audit, perlu dilakukan pengawasan internal.

"Pengawasan internal perlu ditingkatkan melalui majelis etik dan dewan kehormatan BPK. Selain itu, setiap hasil audit BPK maupun kinerja keuangannya juga diaudit oleh kantor akuntan publik," kata Misbakhun dikutip dari akun Instagram @mmisbakhun, Sabtu (2/12/2023).

Di sisi lain, menurut legislator asal Pasuruan ini, ada lembaga audit lembaga negara lain yang memberikan perbandingan dan penilaian. Terhadap, kinerja BPK di dalam sebuah ekosistem audit dunia.

"Bahkan, beberapa lembaga internasional menggunakan hasil audit BPK untuk menjadi bahan penilaian kinerja organisasi mereka, antara lain International Maritime Organization dan International Atomic Energy Agency," jelas Misbakhun.

Hal ini, anggota Komisi XI DPR itu menilai, menunjukkan bahwa secara internasional, BPK mempunyai reputasi terhadap profesionalisme. "Serta memiliki standar dan prosedur audit yang diakui dunia," tutup Misbakhun.