kabargolkar.com - Rapat terkait anggaran dilakukan Komisi I DPR dan TNI. Didalam rapat tersebut membahas penyesuaian anggaran untuk operasional prajurit di Papua.
Saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberi keterangan "Masalah PDN (pinjaman dalam negeri) ya, PDN fokus anggarannya untuk menangani Papua, karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif," pada Rabu (10/7/2024)

Agus juga menyatakan permasalahan di Papua kompleks, sebab ada gerakan separatis dan juga masalah kesejahteraan masyarakat di Papua.
"Permasalahannya juga sangat kompleks. Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat di sana juga," dia melanjutkan.

Senada dengan Panglima TNI, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan ada keinginan menaikkan uang operasional tersebut.

"Tadi kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka," kata dia.

Ketua Komisi I DPR-RI ini mengatakan biaya operasional prajurit di Papua akan ditambah Rp 97 ribu. Tambahan biaya itu dihitung per hari.

"Rp 97 ribu. Ya, tambahan uang operasional karena ini daerah khusus ya. Per hari," ucapnya.

Meutya menerangka hal itu diusulkan karena biaya hidup di Papua mahal. Keputusan akhir dari hal tersebut, katanya, ada di Kemenkeu.

"Kan di sana mahal mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya," kata dia.

"Nanti di Kemenkeu ya keputusan akhirnya," pungkasnya.