Jakarta, 11 Juni 2025 - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Zigo Rolanda, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham.

Menurut Zigo, pencabutan IUP ini adalah langkah yang tepat karena perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Ia pun mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara operasi penambangan PT GAG di kawasan yang terkenal dengan keanekaragaman hayati lautnya itu. 

"Langkah cepat pemerintah ini menunjukkan komitmen nyata untuk berpihak kepada rakyat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, tanpa mengabaikan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Raja Ampat," tegas legislator asal Sumatera Barat I ini.

Zigo juga menyayangkan munculnya narasi negatif yang sengaja dihembuskan untuk menyudutkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di tengah upaya pemerintah menyelesaikan masalah lingkungan tersebut.

“Sangat disayangkan di tengah keseriusan Pak Bahlil mencari penyelesaian masalah ini, muncul narasi-narasi negatif yang justru menyesatkan publik. Padahal, langkah tegas yang beliau ambil sangat layak diapresiasi. Pak Bahlil turun langsung ke lapangan, mengumpulkan fakta dan mendengar langsung aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil berbasis data dan objektif,” ujar Zigo.

Lebih lanjut, Zigo menilai apa yang dilakukan Bahlil sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan energi nasional. Ia menegaskan hilirisasi sektor pertambangan harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

"Sudah bukan waktunya lagi saling menyalahkan. Yang paling penting saat ini adalah mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan menjaga kesinambungan ekonomi masyarakat Raja Ampat," pungkasnya.

Zigo menambahkan bahwa langkah awal yang sudah dilakukan pemerintah patut didukung dan diawasi bersama. Ke depannya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk membangun tata kelola wilayah yang menguntungkan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.