Kabargolkar- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen penting
yang menjadi pedoman arah pembangunan selama lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah. Namun, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Belitung Timur menyoroti perbedaan substansial antara isi RPJMD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dan sebelas program kampanye yang dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni Kamarudin Muten dan Khairil Anwar.

Melalui pandangan umum yang dibacakan Aprialdi Simbolon dalam rapat Paripurna Senin 16 Juni 2026, Fraksi Golkar mengingatkan kembali bahwa dalam masa kampanye, pasangan kepala daerah telah menyampaikan sebelas program prioritas bertajuk "Beltim Nyaman", yang memuat berbagai janji populis, di antaranya:

• Penciptaan 10.000 lapangan kerja

• Bantuan kebutuhan hidup Rp 2 juta per KK

• Bantuan modal usaha hingga Rp 50 juta

• Pelunasan dan jaminan iuran BPJS

• 1.000 beasiswa kuliah sarjana

• Gratis bibit sawit unggul dan pupuk

• Gratis perlengkapan sekolah 

• Bantuan gratis untuk nelayan 

• Program umroh gratis "Nyaman Berkah" 

• Bantuan tunai untuk majelis taklim 

• Renovasi 1.000 rumah warga 

"Fraksi Golkar mempertanyakan, apakah seluruh program kampanye tersebut telah termuat secara jelas dan dapat diimplementasikan dalam dokumen RPJMD," kata Aprialdi. 

Sebab, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap realisasi janji-janji tersebut selama masa kepemimpinan berlangsung.

Pertanyaan Kritis Fraksi Golkar Dalam pandangan umum Fraksi Golkar terhadap RPJMD, Fraksi Golkar mengajukan beberapa pertanyaan mendasar: 

• Pelunasan Tunggakan BPJS

Apakah program pelunasan tunggakan BPJS akan dilaksanakan pada tahap pertama RPJMD? Dari mana sumber anggaran untuk program tersebut? 

• Distribusi Bibit dan Pupuk

Dalam Tahap II RPJMD disebutkan adanya peningkatan sektor pertanian dan ekonomi kreatif. Apakah pada tahap ini masyarakat akan menerima pembagian bibit unggul dan pupuk gratis sebagaimana janji kampanye? 

• Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Bagaimana strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD agar program-program dalam RPJMD dapat terdanai secara berkelanjutan? 

• Kesesuaian Janji Kampanye dengan RPJMD

Apakah seluruh janji kampanye sudah diintegrasikan dalam RPJMD? Pada tahap mana saja program tersebut akan direalisasikan, dan bagaimana keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaannya? 

• Pemerataan Pembangunan Wilayah Terpencil

Masih banyak desa di wilayah perbatasan dan pedalaman yang tertinggal dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Apa strategi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan ini? 

• Transparansi Anggaran dan Good Governance

Fraksi Golkar menegaskan bahwa seluruh program pembangunan harus melalui mekanisme APBD yang transparan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penggunaan dana pribadi untuk menjalankan program pemerintah dianggap bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan berpotensi melemahkan kontrol publik serta fungsi legislatif. 

Fraksi Golkar: Janji Kampanye Harus Menjadi Kenyataan 

"Fraksi Partai Golkar memandang RPJMD tidak boleh sekadar menjadi dokumen teknokratis, tetapi harus menjadi cerminan nyata dari visi, misi, dan janji politik kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat