"Ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dukungan operasional yang sangat dibutuhkan untuk memastikan roda pendidikan Islam terus berjalan optimal. Mulai dari dukungan gaji guru honorer, biaya operasional madrasah dan pesantren, hingga pembiayaan infrastruktur pendidikan yang layak, semuanya sangat vital bagi kualitas pendidikan anak-anak kita," tegas Aprozi Alam.

Fraksi Partai Golkar, melalui Komisi VIII DPR RI, secara tegas mendorong Kementerian Keuangan untuk segera menyetujui permohonan relaksasi anggaran ini. "Kita tidak boleh menunda dukungan terhadap sektor pendidikan, apalagi pendidikan Islam yang telah terbukti menjadi salah satu pilar penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter generasi muda. Relaksasi anggaran ini akan memberikan kepastian layanan dan meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan yang sangat dinantikan masyarakat," tandas Aprozi Alam.

Persetujuan relaksasi anggaran ini, lanjut Aprozi Alam, merupakan bentuk komitmen konkret pemerintah dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh warga negara, sekaligus menegaskan perhatian negara terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. 

"Kami berharap, dengan persetujuan ini, Kemenag dapat bergerak cepat dalam merealisasikan program-program penting tersebut demi kemajuan pendidikan Islam dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.