JAKARTA-- Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPR RI, Mukhtarudin,
menyampaikan pandangan kritisnya terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencatatkan angka 5,12% pada kuartal kedua tahun 2025.

Politikus senior ini mengungkapkan bahwa di balik angka yang terlihat positif, terdapat sejumlah tantangan struktural yang harus segera diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Pertumbuhan ekonomi 5,12% adalah sinyal positif bahwa mesin ekonomi kita masih berjalan. Ini menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global, seperti perlambatan ekonomi di beberapa negara maju dan fluktuasi harga komoditas,” ujar Mukhtarudin saat dihubungi Wartawan, Senin 11 Agustus 2025.

Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonrsia (Dekopin) ini mengapresiasi peran sektor konsumsi rumah tangga dan investasi swasta yang menjadi pendorong utama, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi konsumsi sebesar 53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, Mukhtarudin dengan cepat mengarahkan sorotan pada sisi lain. "Angka ini tidak boleh membuat kita terlena. Pertumbuhan 5,12% belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan rakyat. Distribusi manfaat ekonomi masih timpang, terutama di daerah-daerah luar Jawa,” tegasnya.

Anggota Komisi XII DPR RI ini menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di sektor perkotaan dan industri besar sering kali tidak dirasakan oleh masyarakat di pedesaan, khususnya petani dan pekerja sektor informal. 

Ketimpangan dan Ancaman Stagnasi

Mukhtarudin menyoroti ketimpangan regional sebagai salah satu ancaman terbesar. “Jawa masih mendominasi lebih dari 60% PDB nasional. Bagaimana dengan Kalimantan, Sulawesi, atau Papua? Infrastruktur di sana masih tertinggal, akses ke pasar terbatas, dan investasi swasta belum merata,” beber Mukhtarudin.

Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih agresif untuk mendorong industrialisasi di luar Jawa, seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal.

Selain itu, Mukhtarudin mengkritik tingginya ketergantungan pada sektor konsumsi. “Konsumsi rumah tangga memang kuat, tapi ini juga menunjukkan kita belum berhasil membangun fondasi ekonomi yang berbasis pada produktivitas dan inovasi,” ungkap Mukhtatudin.

Mukhtarudin menyinggung rendahnya kontribusi sektor manufaktur, yang hanya tumbuh 4,2% pada kuartal ini, jauh di bawah ekspektasi. 

Menurutnya, revitalisasi industri manufaktur harus menjadi prioritas, dengan fokus pada hilirisasi sumber daya alam yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

Inflasi dan Beban Rakyat Kecil

Dengan nada prihatin, Mukhtarudin juga menyoroti tekanan inflasi yang masih menghantui masyarakat kecil. “Meski inflasi inti terkendali di kisaran 3%, harga bahan pokok seperti beras dan cabai masih fluktuatif. Ini memukul daya beli masyarakat kelas bawah,” katanya. 

Mukhtarudin mengkritik kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Mukhtarudin mengusulkan penguatan cadangan pangan nasional dan distribusi yang lebih efisien untuk mengatasi lonjakan harga musiman. 

Fraksi Golkar Senayan selalu mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam program ketahanan pangan, termasuk mempercepat modernisasi pertanian dan memberikan insentif kepada petani kecil