Investasi dan Hambatan Birokrasi
Mukhtarudin tidak lupa menyinggung sektor investasi, yang meski menunjukkan pertumbuhan, masih dihadapkan pada kendala koordinasi antar birokrasi yang masih lambat.
"Saya kira investor, baik domestik maupun asing, sering kali mengeluh soal ketidakpastian hukum dan proses perizinan yang berbelit. Ini harus dibenahi jika kita ingin pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujarnya.
Politisi Dapil Kalteng ini merujuk pada laporan Bank Dunia yang menempatkan Indonesia di peringkat 73 dalam Ease of Doing Business, sebuah posisi yang menurutnya masih jauh dari ideal.
Sebagai penutup, Mukhtarudin menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah. “Pertumbuhan 5,12% adalah langkah awal, tapi tidak cukup. Pemerintah harus lebih berani melakukan reformasi struktural, dari hilirisasi yang inklusif hingga pemerataan pembangunan. DPR, khususnya Fraksi Golkar, akan terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif,” katanya.
Peraih tokoh peduli daerah terbaik Parlemen Award 2023 ini mengajak masyarakat untuk turut mengawasi kinerja pemerintah dan DPR agar capaian ekonomi tidak hanya berhenti pada angka, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Mukhtarudin menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan mendorong pembahasan anggaran yang lebih berpihak pada rakyat kecil dalam RAPBN 2026.
"Kami ingin anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM, karena di situlah nadi ekonomi rakyat berdetak,” tandas Mukhtarudin.
Tantangan ke Depan
Catatan kritis Mukhtarudin mencerminkan kegelisahan seorang wakil rakyat yang memahami bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas.
Di balik capaian 5,12%, ada cerita tentang petani yang masih bergulat dengan harga pupuk, pekerja informal yang terhimpit inflasi, dan daerah-daerah terpencil yang menanti sentuhan pembangunan.
Dengan pengalaman panjang di parlemen, Mukhtarudin tampaknya bertekad memastikan bahwa DPR, khususnya Fraksi Golkar, akan berkontribusi dan menjadi penggerak pembangunan yang nyata untuk kesejahteraan rakyat,