[caption id="attachment_33986" align="aligncenter" width="640"] Plt Ketua Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer bersama sejumlah pembicara dalam FGD Refleksi Akhir Tahun: Catatan Kritis Pembangunan Bali 2019, di Kantor Golkar Bali, Senin (30/12). (Foto: balicitizen)[/caption] kabargolkar.com, DENPASAR - Mengakhiri tahun 2019, DPD partai Golkar Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Refleksi Akhir Tahun: Catatan Kritis Pembangunan Bali 2019, Senin (30/12). FGD yang digelar di Kantor DPD Golkar Provinsi Bali itu dibuka Plt. Ketua DPD Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer. Hadir dalam FGD itu para pengurus DPD Golkar Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, akademisi dari berbagai kampus di Bali, Kepala Kesbangpol Provinsi Bali, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, pimpinan PT Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai, HIPMI Bali, KADIN Bali, perwakilan media massa dan lainnya. “FGD ini sebagai refleksi dan catatan kritis atas pembangunan Bali selama tahun 2019, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya,” kata Demer. Dalam FGD itu dirumuskan pokok pikiran maupun masukan dari berbagai elemen masyarakat untuk pembangunan Bali ke depan. Demer mengatan, hasil FGD ini akan diserahkan kepada Gubernur Bali dan bupati/Walikota se-Bali, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi Bali ddan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali untuk ditindaklanjuti di tahun yang baru nanti. Dalam FGD itu, ada sejumlah caratan kritis dalam pembangunan Bali yang perlu dibenahi ke depannya, di antaranya masih adanya ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi karena pertumbuhan ekonomi yang hanya terpusat di Bali selatan. Kendati pertumbuhan ekonomi di Bali cukup tinggi tapi tidak merata antardaerah di Bali. Persoalan lain yang perlu dibenahi ke depan adalah, mengurai masalah sampah dan kemacetan, yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Bali sebagai daerah pariwisata perlu mencarikan solusi terbaik untuk mengurai dua masalah yang belakangan ini terus mendapat sorotan luas masyarakat. Gelontoran Bansos bagi masyarakat juga disorot dalam FGD itu. Pemberian Bansos kepada kelompok masyarakat dinilai merusak demokrasi, sebab masyarakat diarahkan untuk memilih pemberi bansos dalam pemilu. (balicitizen)