Jakarta - Terkait masalah pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai media massa, masyarakat ikut resah dengan kebijakan tersebut. 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhidin Mohamad Said mengingatkan PPATK agar tidak sembarangan melakukan pemblokiran rekening untuk di kemudian hari. Akibatnya rekening tanpa catatan mencurigakan ikut kena imbasnya. 

"Kalau toh terjadi sesuatu pemblokiran harus sangat hati-hati. Harus mempunyai data yang akurat bahwa memang uang itu atau rekening itu bermasalah. Kalau tidak bermasalah jangan dibuat instrumen untuk memblokir sehingga merugikan dunia perbankan kita," kata Muhidin usai Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Makassar, Senin (11/08/25). 

Menurut Muhidin, yang harus disasar oleh PPATK adalah rekening-rekening bermasalah. Misalnya yang terlibat transaksi untuk judi online (judol), pinjaman online (pinjol) ilegal, human traficking dan kegiatan melanggar hukum lainnya.

Adapun pemblokiran rekening oleh PPATK ini telah dianulir. Presiden Prabowo Subianto pun turun tangan langsung menyelesaikan polemik ini. Ia memanggil kepala PPATK pada Rabu (30/7) yang lalu. Tak lama setelah pertemuan itu PPATK mengumumkan kembali membuka rekening dormant yang sudah terlanjur diblokir mereka. 

Dengan itu, Muhidin menyambut baik langkah cepat Presiden Prabowo. Ia pun mengingatkan PPATK agar mengikuti arahan Presiden dalam menjalankan tugasnya. 

"Jadi ini yang harus kita dorong, kita berikan pemahaman bahwa pemblokiran ini harus sangat-sangat selektif sesuai dengan arahan Bapak Presiden," tegasnya.