Jakarta - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR, Andar Amin Harahap, menegaskan komitmen DPR dalam mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Hal tersebut disampaikan Andar dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kota Kupang, NTT pada Rabu (27/8/25).

Menurutnya, keberadaan BUMD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bisnis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD) serta pembangunan ekonomi lokal.

“Yang pertama, tentunya kita mendorong kemandirian fiskal bagi daerah NTT terkait dengan pengelolaan BUMD yang ada di provinsi ini. Yang kedua, kita juga mengharapkan BUMD, khususnya di NTT, dapat memberikan nilai tambah atau meningkatkan PAD. Dan yang ketiga, kita akan memperkuat koordinasi lintas kelembagaan, khususnya dengan DPRD, agar fungsi pengawasan dan dukungan dapat berjalan optimal,” jelas Andar.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Golkar ini mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan BUMD, antara lain soal transparansi, tata kelola yang profesional, serta efisiensi manajerial. Namun, DPR RI berkomitmen untuk membantu daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut melalui berbagai mekanisme pengawasan dan koordinasi.

“Tantangan terbesar memang terkait dengan transparansi dan profesionalisme pengelolaan. Karena itu, DPR RI terus mendorong agar kendala-kendala ini segera diselesaikan. Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja spesifik dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama para mitra, termasuk gubernur-gubernur di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Andar menambahkan bahwa Komisi II DPR RI juga melakukan RDP dengan Gubernur NTT ini dalam rangka membahas langkah-langkah perbaikan tata kelola BUMD ke depan. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dibawa ke DPR untuk ditindaklanjuti dalam kerangka kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan BUMD di NTT benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil diskusi bersama pemerintah daerah akan kami bawa ke DPR agar bisa diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih baik, tentu dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Andar.