Ia menegaskan bahwa BP Batam bersama kementerian terkait harus memastikan arus barang dari Batam ke wilayah lain di Indonesia mematuhi regulasi perdagangan nasional dan internasional. Baginya, pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan menjadi kunci agar Batam tidak menjadi titik rawan perdagangan ilegal, sekaligus untuk menjawab kekhawatiran publik terhadap arah pengelolaan kawasan strategis ini.