Ahmad Labib: Transformasi BP Batam perlu Disosialisasikan secara Masif

Kekhawatiran itu tidak tanpa dasar. Berdasarkan data Bea Cukai, penindakan terhadap penyelundupan di Batam meningkat pada 2024. Sepanjang tahun tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat 7.930 kasus penindakan di seluruh Indonesia, dengan kenaikan 6,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Batam menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Pada pertengahan tahun 2024, misalnya, Bea Cukai Batam menyita lebih dari 2,5 juta batang rokok ilegal senilai miliaran rupiah, serta menggagalkan penyelundupan berbagai barang lain mulai dari ponsel hingga narkotika. Badan Pusat Statistik juga mencatat tingginya lalu lintas perdagangan Batam. Pada Desember 2024, nilai ekspor Batam mencapai 1,34 miliar dolar AS. 

Arus barang yang begitu besar membuat kawasan ini menjadi pintu strategis bagi perdagangan nasional, sekaligus titik rawan penyelundupan jika tidak diawasi dengan ketat. Menurutnya, praktik ini bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mengancam petani dan pelaku usaha lokal yang kalah bersaing dengan produk ilegal murah. 

Di sisi lain, Labib juga menyampaikan bahwa telah menerima keluhan dari komunitas petani yang produk pertaniannya terdesak oleh barang impor ilegal yang masuk melalui Batam. “Kasihan petani lokal kita. Mereka mengadu ke saya karena produknya kalah bersaing dengan barang-barang ilegal yang ditawarkan secara terbuka. Kalau ini terus dibiarkan, nasib petani kita semakin terjepit,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa BP Batam bersama kementerian terkait harus memastikan arus barang dari Batam ke wilayah lain di Indonesia mematuhi regulasi perdagangan nasional dan internasional. Baginya, pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan menjadi kunci agar Batam tidak menjadi titik rawan perdagangan ilegal, sekaligus untuk menjawab kekhawatiran publik terhadap arah pengelolaan kawasan strategis ini.