Jakarta — Komisi XII DPR RI mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap proyek migas di Provinsi Jambi menyusul munculnya sejumlah persoalan lingkungan dan keselamatan kerja yang melibatkan dua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yakni PT PetroChina International Jabung Ltd dan PT Jadestone Energy. Komisi XII menilai lemahnya pengawasan dan pelanggaran aturan di lapangan berpotensi merugikan masyarakat dan mencoreng wajah industri migas nasional.

Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya menegaskan bahwa pengawasan lintas lembaga harus diperkuat agar seluruh kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Jambi berjalan sesuai dengan ketentuan lingkungan dan keselamatan publik. Ia meminta Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Kementerian Lingkungan Hidup serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk berkoordinasi secara intensif mengawasi tata kelola perusahaan migas di daerah.

“Pengawasan lingkungan harus diperketat agar tidak ada lagi dampak pencemaran atau pelanggaran di lapangan. Ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan pelaku usaha,” kata Bambang saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Migas, SKK Migas, PT Jadestone Energy, dan PT PetroChina International Jabung Ltd di Gedung Nusantara I, Senayan, Rabu (12/11/25).

Selain itu, Bambang juga meminta Dirjen Migas dan Kepala SKK Migas segera berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) untuk mengevaluasi pembangunan pipa gas bumi milik PT Jadestone Energy yang melintas di area jalan nasional. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan aspek keamanan infrastruktur dan keselamatan masyarakat di sekitar proyek.

Ia menegaskan bahwa Komisi XII akan terus mengawal hak-hak masyarakat terdampak agar pembangunan energi nasional tidak mengorbankan kesejahteraan warga sekitar.

Menutup rapat, Bambang Patijaya memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kasus ini secara berkelanjutan. “Masalah di lapangan ini menunjukkan tantangan besar dalam memastikan pembangunan energi berjalan berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Kami tidak akan berhenti sampai semua pihak mematuhi aturan,” pungkasnya.