Jakarta, 18 November 2025 – Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) RI, Andhika Satya Wasisto atau yang akrab disapa Mas Dewan menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025.

Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah II ini mengapresiasi kinerja Menteri UMKM atas capaian penyaluran KUR hingga November 2025 yang telah mencapai 83% dari target tahunan. “Angka ini menunjukkan komitmen yang kuat pemerintah dalam mendorong akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil,” ujarnya.

Lebih lanjut, pencapaian tersebut berpotensi menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru di sektor riil, terutama di kawasan perdesaan dan pinggiran kota.

Namun, Andhika juga mengkritisi kecenderungan penyaluran KUR kepada debitur baru yang hanya mengejar target angka semata tanpa disertai pendampingan yang memadai. “Bank himbara tidak hanya mengejar target terkait debitur baru, tapi tidak memberikan seperti apa pendampingan terhadap debitur,” tegasnya.

Sebagai solusi strategis, Andhika mengusulkan perubahan skema penyaluran KUR melalui pengalokasian porsi yang lebih besar kepada Bank Himbara untuk menyalurkan kredit melalui BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) atau melalui Bank Perekonomian Rakyat. “BUMDESMA memiliki keunggulan pemahaman kondisi riil masyarakat desa, sehingga penyaluran akan lebih tepat sasaran dan pengembalian kredit lebih terjamin,” jelasnya.

Pembicara juga menyoroti peran penting PT JAMKRINDO (Persero) dalam memberikan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM yang belum bankable. “Jamkrindo telah terbukti menjadi jembatan bagi usaha-usaha kecil yang selama ini sulit mengakses pembiayaan perbankan,” ungkapnya.

Di akhir, Andhika mengharapkan Kementerian UMKM dapat mengambil peran koordinasi yang lebih kuat bersama Kementerian/Lembaga terkait agar penyaluran KUR ke depan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar memberdayakan ekonomi kerakyatan.

“Saya meminta memohon Pak Menteri untuk bisa mengusulkan bagaimana caranya Bumdes ini bisa berperan. Jadi nanti Kementerian UMKM bisa menjadi semacam hub – penghubung antar lembaga,” tutup Mas Dewan.