Jakarta - Komisi VIII DPR RI menegaskan perlunya perhatian serius pemerintah pusat terhadap penurunan jumlah jamaah haji dan lemahnya infrastruktur pelayanan haji di Provinsi Maluku. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kamis (11/12/25).

Menurutnya, isu haji menjadi masalah paling mendesak berdasarkan aspirasi dari pemerintah daerah dan mitra kementerian. “Tadi memang yang paling kelihatan urgent itu memang masalah haji ya, haji memang di sini berkurang banyak sekali dan ini harus ada perhatian khusus dari pemerintah,” kata Singgih saat diwawancarai wartawan usai pertemuan tersebut.

Singgih juga menyoroti masih minimnya perwakilan kantor urusan haji di sejumlah kabupaten. “Ada dua kabupaten yang tadi belum ada perwakilannya. Pelan-pelan lah, bahkan kementerian haji baru setahun ini, jadi perlu waktu menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung,” ungkapnya. 

Selain haji, Komisi VIII turut menerima usulan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan sektor sosial, kebencanaan, dan penguatan layanan umat. “Banyak masukan-masukan yang insya Allah akan kita perjuangkan di Komisi VIII,” lanjutnya.