Jakarta – Komisi XIII DPR RI menaruh perhatian serius terhadap tingginya potensi dan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di wilayah pesisir Dumai. Hal itu menjadi fokus utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Riau, pada (5/2/26).

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah perbatasan dan jalur strategis nasional. Dumai dinilai memiliki kerawanan tinggi karena letak geografisnya yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka.

“Yang sangat tinggi terjadi di sini adalah TPPO dan TPPM, karena jalur-jalur yang dilalui, khususnya dari Selat Malaka, bisa dikatakan banyak jalan-jalan tikus,” kata Maruli.

Menurutnya, kondisi itu menuntut pendekatan lintas sektor yang kuat, tidak hanya mengandalkan Imigrasi semata. Komisi XIII mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan TNI AL.

“Kita sudah mendorong agar dilakukan satgas, kemudian pemetaan, dan koordinasi dengan Polri serta aparat yang ada, karena ini juga dekat dengan angkatan laut,” ucapnya.

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, pelanggaran keimigrasian didominasi perlintasan ilegal melalui jalur laut nonresmi, baik oleh WNI maupun WNA. Sejumlah kasus besar bahkan melibatkan puluhan WNA dan PMI nonprosedural yang hendak keluar maupun masuk Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Maruli juga mengapresiasi kinerja jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi Dumai yang tetap menjalankan fungsi pengawasan hingga tingkat bawah, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. “Dengan semangat kepala kantor dan jajaran, ini luar biasa. Walaupun fasilitas dan SDM terbatas, pengawasan tetap dilakukan secara rutin. Kami sebagai anggota DPR RI sangat mengapresiasi kinerja Kakanim dan Kanwil,” tegasnya.

Komisi XIII menyatakan akan menampung seluruh masukan dari jajaran Imigrasi Dumai sebagai bahan pembahasan lanjutan di tingkat pusat, khususnya terkait dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, serta keberlanjutan pelaksanaan satgas pengawasan lintas sektor.