Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Fransciscus Maria Agustinus Sibarani, mengapresiasi kinerja jajaran imigrasi di Sulawesi Tengah dalam melakukan pengawasan keimigrasian di kawasan industri yang berkembang pesat, sekaligus memastikan tata kelola keimigrasian tetap berjalan dengan baik.

Dalam kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI ke Kabupaten Morowali, ia menilai bahwa dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan industri telah menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang juga tercermin dari meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai hasil dari aktivitas industri yang berkembang.

“Dalam kunjungan ini, kita dapat melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir perekonomian daerah berkembang signifikan. Industri menjadi penggerak utama, membuka lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dinilai telah berjalan dengan baik, termasuk dalam memastikan kepatuhan terhadap perizinan serta tertib administrasi bagi warga negara asing. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas instansi telah berjalan dan menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban aktivitas tenaga kerja asing.

Sibarani menilai bahwa keberadaan tenaga kerja asing dalam jumlah tertentu merupakan bagian dari proses industrialisasi yang perlu dikelola secara proporsional, tanpa menghambat iklim investasi yang telah tumbuh positif.

“Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan. Pengawasan harus tetap kuat dan konsisten, namun di saat yang sama tidak menghambat investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola, khususnya dalam aspek pengawasan keimigrasian, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat, agar seluruh aktivitas tetap berjalan dalam koridor hukum dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun tenaga kerja.

“Keberhasilan pembangunan perlu diiringi dengan tata kelola yang kuat, agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat,” tegasnya.

Kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI ke Morowali ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi berjalan sesuai koridor hukum, tertib secara administrasi, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.