Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendesak
pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekspor kelapa sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh Danantara Sumber Daya Indonesia.

Menurut Firman, kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki tata niaga dan memperkuat hilirisasi industri sawit tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani apabila pelaksanaannya belum didukung kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang memadai.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan dari petani sawit di sejumlah daerah terkait penurunan harga TBS pasca pengumuman kebijakan ekspor satu pintu.

“Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,” ujar Firman dalam keterangan tertulisnya yang dikutip di Jakarta, Minggu (31/5/26).

Firman menilai terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menekan harga TBS. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya penumpukan stok Crude Palm Oil (CPO) di pabrik akibat proses ekspor yang harus melalui satu jalur. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kapasitas pabrik dalam menyerap hasil panen petani.

Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi kekhawatiran terkait potensi kenaikan biaya distribusi dan administrasi yang dapat menggerus margin usaha. Situasi ini berpotensi mendorong perusahaan melakukan penyesuaian harga pembelian TBS dari petani.

Faktor lain yang turut menjadi perhatian adalah belum jelasnya mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketidakpastian tersebut dinilai membuat sebagian pembeli luar negeri maupun pelaku industri mengambil posisi menunggu, sehingga aktivitas perdagangan melambat dan berimbas pada terganggunya arus ekspor serta tekanan terhadap harga sawit di pasar domestik.

“Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Wakil Ketua KADIN itu juga mengusulkan agar pemerintah menyiapkan masa transisi yang memadai sebelum kebijakan diterapkan secara penuh. Menurutnya, jalur ekspor yang selama ini berjalan perlu tetap dibuka sementara guna menghindari gangguan pada rantai pasok.

Di samping itu, Firman meminta pemerintah menjamin transparansi dalam penetapan harga acuan, biaya layanan, dan mekanisme perdagangan yang diterapkan oleh DSI agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan petani maupun dunia usaha.

“Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan petani. Transparansi, kepastian usaha, dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan yang belum siap dijalankan,” kata Anggota Baleg DPR RI ini.

Untuk menjaga stabilitas harga sawit nasional, Firman juga mendorong peningkatan serapan pasar domestik melalui program biodiesel serta penguatan industri hilir. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri.

“Petani membutuhkan kepastian