Jakarta, 1 Juni 2026 — Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menyambut positif dimulainya operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) pada 1 Juni 2026. Kehadiran perusahaan tersebut dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), meningkatkan transparansi perdagangan, serta memaksimalkan kontribusi sektor komoditas terhadap penerimaan negara.

Menurut Firnando, operasional PT DSI merupakan bagian dari agenda reformasi pengelolaan ekspor nasional. Melalui kebijakan ini, pelaporan ekspor SDA diwajibkan dilakukan kepada PT DSI dan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat pengawasan arus ekspor, mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE), serta meminimalkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan negara seperti under invoicing, transfer pricing, dan kebocoran devisa," kata Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, pada fase awal implementasi, kebijakan tersebut akan mencakup tiga komoditas utama, yaitu batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy. Ketiga komoditas itu tercatat memiliki nilai ekspor sekitar 66,13 miliar dolar AS sepanjang 2025 atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Firnando menilai besarnya nilai ekonomi dari komoditas strategis tersebut harus dikelola secara terpadu agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara, sekaligus memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan tugas PT DSI harus tetap berorientasi pada efisiensi dan kemudahan berusaha. Menurutnya, sistem yang dibangun tidak boleh menambah kerumitan birokrasi maupun membebani pelaku usaha.

"Implementasi PT DSI harus mampu menyederhanakan proses bisnis dan tidak justru menimbulkan lapisan birokrasi baru yang dapat menghambat kelancaran kegiatan ekspor maupun menambah beban administratif bagi pelaku usaha," ujarnya.

Firnando juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung efektivitas kebijakan tersebut. Sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, sektor perbankan, dan PT DSI dinilai menjadi faktor penting dalam membangun sistem pengawasan rantai distribusi serta ekspor nasional yang lebih kuat.

Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan di lapangan sehingga berbagai praktik ekspor ilegal maupun aktivitas yang berada di luar mekanisme resmi dapat dicegah secara optimal.

Selain pengawasan, Firnando menekankan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap setiap pelanggaran guna menciptakan kepastian hukum serta menjaga iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Komisi VI akan terus memantau dan mengawal kinerja PT DSI agar dapat menjalankan mandat pemerintah secara efektif, profesional, dan akuntabel.

"Keberhasilan PT DSI harus dapat diukur melalui peningkatan penerimaan negara, penguatan cadangan devisa, serta terciptanya sistem ekspor yang lebih transparan dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dalam waktu yang relatif cepat," kata Firnando.