Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu meminta
Kementerian Kehutanan menjadikan mitigasi bencana, rehabilitasi kawasan hutan, dan pemberantasan pembalakan liar sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, rancangan anggaran yang diajukan masih belum menunjukkan perubahan berarti dibandingkan tahun sebelumnya dan belum menjawab kebutuhan mendesak terkait penanganan risiko bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Ilham dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Wakil Menteri Kehutanan yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Kamis (11/6/26).

Dalam rapat tersebut, Ilham menyoroti dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Aceh pada akhir tahun lalu. Ia menilai kerugian yang ditimbulkan sangat besar, dengan nilai mencapai lebih dari Rp18 triliun akibat kerusakan infrastruktur, mulai dari jalan dan jembatan hingga sekolah, rumah warga, serta fasilitas publik lainnya.

“Setelah saya membaca pagu anggaran dari Kementerian Kehutanan ini, rasanya seperti usulan tahun 2026 yang lalu. Sama saja, tidak ada perubahan. Padahal kita masih dihadapkan dengan dampak bencana Sumatra dan Aceh yang belum pulih,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai tambahan anggaran yang diusulkan Kementerian Kehutanan belum sepenuhnya mencerminkan strategi yang kuat untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Menurutnya, sejumlah program yang diajukan masih bersifat rutin dan belum berorientasi pada kebutuhan prioritas di lapangan.

Ilham juga menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum terhadap praktik pembalakan liar yang masih ditemukan di berbagai kawasan hutan. Ia meminta Kementerian Kehutanan mempererat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar pelaku illegal logging dapat diproses hingga tahap peradilan sehingga menimbulkan efek jera.

“Kita perlu penindakan tegas terhadap illegal logging. Kalau tidak ada efek jera, saya khawatir kejadian seperti di Sumatra dan Aceh bisa terjadi lagi di daerah lain seperti Kalimantan maupun Sulawesi,” tegasnya.

Meski mengkritisi rancangan anggaran, Ilham tetap memberikan apresiasi terhadap usulan penambahan dana untuk kegiatan patroli dan pengawasan kawasan hutan. Menurutnya, pengawasan yang lebih intensif merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana.

Selain itu, ia mendorong perluasan program agroforestry atau wanatani yang melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Program tersebut dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekaligus memperkuat upaya pelestarian hutan karena masyarakat memiliki keterikatan langsung dengan kawasan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.

“Kalau kegiatan agroforestry diperbanyak, masyarakat desa akan lebih aktif masuk ke kawasan hutan untuk kegiatan produktif. Ini bisa menjadi salah satu cara mencegah pembalakan liar,” katanya.

Lebih jauh, Ilham meminta perhatian khusus terhadap pemulihan kawasan hutan dan daerah aliran sungai yang terdampak bencana di Sumatra dan Aceh. Ia berharap proses rehabilitasi lingkungan di wilayah tersebut dapat menjadi model penanganan pascabencana yang berkelanjutan dan berbasis pengelolaan hutan yang baik