Jakarta – Fraksi Partai Golkar DPR RI mendorong pemerintah untuk meninjau kembali besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Fraksi Golkar, alokasi dana BOS yang saat ini diterima sekolah belum mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan secara optimal.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, mengatakan peningkatan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan dukungan anggaran yang lebih memadai. Karena itu, evaluasi terhadap besaran dana BOS dinilai menjadi langkah yang perlu dilakukan.

"Hal-hal itu yang kita dorong supaya di satu sisi ada peningkatan dana BOS, kita review kembali, dan syukur-syukur bisa ditingkatkan," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/26).

Berdasarkan hasil kajian Fraksi Partai Golkar, kebutuhan biaya pendidikan yang dinilai ideal untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan mencapai sekitar Rp18 juta per siswa. Sementara itu, dana BOS yang saat ini dialokasikan pemerintah sebesar Rp900 ribu.

"Dan hasil evaluasi kita, kajian kita, biaya yang layak yang bisa untuk meningkatkan pendidikan siswa menjadi menjadi maju, berkualitas, itu sekitar Rp 18 juta. Sementara dana BOS yang diberikan oleh negara itu Rp 900 ribu," sebutnya.

Sarmuji menjelaskan, estimasi kebutuhan biaya sebesar Rp18 juta tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen pembiayaan pendidikan. Komponen tersebut mencakup biaya operasional sekolah, pengeluaran yang menjadi tanggung jawab tenaga pendidik, hingga biaya yang masih harus ditanggung oleh orang tua siswa. Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar memandang perlunya evaluasi terhadap besaran dana BOS agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

"Tentu kita bisa perdebatkan standar Rp 18 juta itu kelayakannya seperti apa. Kita memang memiliki standar yang tinggi, fraksi Partai Golkar," ucapnya.

Lebih lanjut, Sarmuji menyampaikan bahwa usulan mengenai penyesuaian dana BOS akan menjadi salah satu poin yang dibahas dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini tengah bergulir di DPR.

"Ya nanti kita sisipkan (dalam RUU Sisdiknas). Dan ininya sudah ada sebenarnya, kerangkanya sudah ada di Undang-Undang Sisdiknas. Tinggal nanti kalau masih perlu ada yang kita sisipkan, kita perkuat, kita akan perkuat di Undang-Undang Sisdiknas tentang komponen biayanya," tuturnya.