“Di Komisi V DPR RI kami terus membahas dukungan terhadap penambahan alat-alat Early Warning System. Peralatan ini harus terus ditingkatkan dan dipasang di wilayah-wilayah prioritas agar masyarakat memperoleh informasi lebih cepat ketika terjadi potensi bencana,” jelasnya.

Menurut Ade, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi sehingga penguatan teknologi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi yang berkesinambungan.

“Bencana tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kita memang tidak bisa mencegah bencana, tetapi dengan dukungan teknologi BMKG dan kesiapsiagaan masyarakat, risiko korban dapat diminimalkan. Itulah tujuan utama mitigasi bencana,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Dr. Suadi Ahadi, S.T., M.T., menjelaskan bahwa Sekolah Lapang Gempabumi merupakan salah satu program strategis BMKG dalam membangun budaya sadar bencana melalui edukasi kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ade Ginanjar dan Komisi V DPR RI atas dukungan yang diberikan terhadap berbagai program edukasi kebencanaan BMKG.

“Terima kasih atas dorongan dari Bapak H. Ade Ginanjar dan Komisi V DPR RI sehingga kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi ini dapat terlaksana. Selain Sekolah Lapang Gempabumi, BMKG juga memiliki Sekolah Lapang Iklim bagi petani, sekolah lapang untuk peternak, serta Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Harapannya seluruh program ini mampu membangun masyarakat Indonesia yang semakin tangguh menghadapi berbagai potensi bencana,” ujarnya.

Suadi menjelaskan, BMKG memiliki tugas memantau aktivitas kegempaan menggunakan berbagai instrumen pemantauan sekaligus menyampaikan informasi serta peringatan dini kepada masyarakat. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama BPBD berperan menyebarluaskan informasi tersebut sekaligus melakukan langkah-langkah penanganan apabila terjadi bencana.

Dalam kegiatan itu, BMKG juga memperkenalkan aplikasi Info BMKG sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi cuaca, gempa bumi, hingga potensi tsunami secara cepat dan akurat.

Menurut Suadi, materi yang diberikan dalam Sekolah Lapang Gempabumi bertujuan membangun budaya kesiapsiagaan, bukan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

“Kami mengajarkan masyarakat memahami potensi ancaman sumber gempa. Ketika masyarakat mengetahui wilayahnya berada dekat dengan sumber gempa, mereka akan lebih mudah melakukan mitigasi. Tujuan kami bukan menimbulkan kepanikan, tetapi membangun kesiapsiagaan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Garut memiliki potensi aktivitas kegempaan yang dipengaruhi keberadaan Sesar Garut Selatan (Garsela), yang terdiri atas sejumlah segmen aktif seperti Segmen Kendang, Segmen Kencana, Segmen Kertasari, serta beberapa segmen lainnya. Karakteristik sesar di Pulau Jawa yang berbeda dengan Pulau Sumatera juga menjadi alasan pentingnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

Melalui Sekolah Lapang Gempabumi, para peserta diharapkan dapat menjadi penyebar informasi dan edukasi kebencanaan di lingkungan masing-masing dengan membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga maupun masyarakat sekitar.

“Kami ingin membangun keluarga yang cerdas bencana. Ketika setiap keluarga memiliki pengetahuan kebencanaan, maka ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana akan semakin kuat,” pungkasnya.

Bupati Garut juga mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah selatan Kabupaten Garut yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi terhadap gempa bumi dan potensi tsunami, agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG maupun pemerintah.

Melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi Tahun 2026, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami konsep mitigasi bencana, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam menghadapi