Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hanan A. Rozak menyoroti pelaksanaan program Sekolah Lapang BMKG yang dinilai menyimpang dari esensi utamanya sebagai pendidikan berbasis praktik lapangan. Ia menilai bahwa pelaksanaan sekolah lapang justru masih berlangsung di dalam ruang formal, seperti hotel, sehingga tidak mencerminkan konsep pembelajaran berbasis praktik lapangan.

"Yang namanya sekolah lapang itu dilakukan di lapangan. Mohon maaf, saya baru sekali mengikuti sekolah lapang yang dilaksanakan oleh BMKG. Itu dilakukan di hotel, Pak. Jadi ini saya kira perlu kita koreksi," kata Hanan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Kepala BMKG dan Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (11/11/25).

Hana juga menekankan bahwa porsi teori seharusnya diminimalisir, sementara praktik langsung justru diperkuat, termasuk latihan mengamati cuaca, iklim, dan gelombang laut di lapangan. 

"Ya, sekolah lapangnya di lapangan, Pak. Dan tidak sangat sedikit sekali teori-teori. Di sana praktik bagaimana mengamati ombak, mengamati cuaca, dan sebagainya," tegasnya.

Di sisi lain, Hanan membandingkan program Sekolah Lapang BMKG dengan pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di sektor pertanian, yang menurutnya menjadi contoh ideal pendidikan lapangan yang berkelanjutan dan berbasis pendampingan intensif.

"Mohon maaf, kami dulu pernah di pertanian. Ada namanya sekolah lapang PHT, pengendalian hama terpadu. Itu satu musim tanam, Pak. Setiap minggu ada pertemuan. Kelompok itu ada pertemuan dengan fasilitatornya," jelasnya.

Ia juga mempertanyakan apakah format Sekolah Lapang BMKG juga mengadopsi model serupa atau perlu penyesuaian signifikan agar implementasinya lebih optimal dan berdampak luas. "Nah, cuaca ini seperti apa? Sekolah lapang iklim itu apakah seperti itu? Pola ranahnya tetap kita pertahankan? Atau ada modifikasi-modifikasi sehingga sekolah lapang ini benar-benar bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya?" ungkapnya.

Lebih lanjut, Hanan menyatakan dukungan terhadap peningkatan anggaran program Sekolah Lapang BMKG, dengan catatan pengelolaan yang lebih tepat sasaran agar cakupannya semakin luas dan menyentuh masyarakat di daerah.

"Kami mendukung, Pak, untuk penganggaran di sekolah lapang ini diperbesar, sehingga cakupannya bisa lebih diperluas lagi. Dan yang lebih penting lagi, kami ada di lapangan. Semua anggota Dewan itu ada konstituen," ucapnya.

Sebagai penutup, Hanan juga mendorong agar proses rekrutmen peserta Sekolah Lapang BMKG dapat melibatkan anggota DPR di dapil masing-masing, guna memperluas manfaat program langsung ke masyarakat.

"Sebaiknya rekrutmen peserta sekolah lapang yang memenuhi persyaratan tentunya melibatkan anggota Dewan yang punya dapil, Pak," pungkasnya.