JAKARTA — Di tengah euforia perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah paradoks masih membayangi negeri ini: belum meratanya akses layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pelosok.

Menyikapi kenyataan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, menyoroti urgensi pembenahan tata kelola penyelenggaraan kesehatan yang harus mampu menjangkau pelosok terdalam di seluruh daerah.

Narasi ini didasari oleh kebutuhan untuk merefleksikan makna kemerdekaan secara lebih esensial. Kemerdekaan seyogianya tidak hanya dirayakan dalam bentuk seremonial semata, namun  harus mewujud dalam bentuk keadilan sosial yang nyata. Inti persoalannya terletak pada ketimpangan infrastruktur kesehatan dan ketersediaan tenaga medis yang memadai, yang menyebabkan masyarakat miskin dan mereka yang tinggal di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) kerap menjadi korban dari sistem yang belum sepenuhnya inklusif.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara mampu memastikan seluruh warga negaranya, tanpa memandang status ekonomi, memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak, mudah, dan terjangkau.

Ranny Fahd Arafiq secara tegas menjelaskan pandangannya mengenai hak dasar masyarakat ini. "Wujud utama dari kemerdekaan itu adalah keadilan sosial. Dalam konteks pelayanan publik, tidak boleh ada diskriminasi layanan medis hanya karena perbedaan status ekonomi atau batas geografis. Setiap warga negara berhak atas fasilitas kesehatan yang layak, mudah, dan terjangkau," ujar Ranny.

Lebih lanjut, Adnggota DPR-RI Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi tersebut menekankan bahwa negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk hadir dan memastikan tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan. 

Ia mendorong sinergi yang kuat antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah dalam mempercepat perbaikan tata kelola kesehatan nasional. Fokus utama yang perlu digenjot adalah penguatan fasilitas kesehatan dasar dan distribusi tenaga medis, termasuk dokter spesialis, secara merata ke seluruh pelosok negeri.

Menurutnya, momentum kemerdekaan ini harus menjadi titik tolak untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga ramah bagi masyarakat kurang mampu. Pemenuhan hak atas kesehatan ini dipandang sebagai prasyarat mutlak untuk membangun sumber daya manusia yang unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

Ranny meyakini, ketika negara sungguh-sungguh hadir memastikan setiap warganya dapat berobat dengan mudah dan bermartabat dari Sabang sampai Merauke, di situlah hakikat kemerdekaan yang sejati dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.