Jakarta – Indonesia perlu mempercepat pembangunan ekosistem kecerdasan artifisial (Artificial
Intelligence/AI) agar tidak hanya berperan sebagai konsumen atau pasar teknologi global. Penguatan ekosistem AI dinilai harus mencakup seluruh rantai industri, mulai dari infrastruktur hingga pengembangan teknologi dan sumber daya manusia.

Anggota Panitia Kerja (Panja) AI Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Galih Dimuntur Kartasasmita, bahkan mengusulkan agar pembahasan AI diperluas melalui pembentukan panitia khusus (Pansus) yang melibatkan sejumlah komisi di DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Galih usai mengikuti pertemuan Panja AI BKSAP DPR RI bersama pelaku industri di Kantor NeutraDC Nxera, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/8/26).

Galih mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan industri AI, salah satunya melalui jumlah penduduk yang besar serta tingkat adopsi teknologi digital yang terus meningkat. Namun, potensi tersebut harus diiringi dengan kemampuan membangun ekosistem teknologi secara mandiri.

“Kita jangan mau cuma jadi player database atau cuma jadi pengguna. Kita harus benar-benar membikin ekosistem semuanya, dari hulu ke hilir,” ujar Galih.

Menurut Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, industri AI tidak hanya berkaitan dengan aplikasi yang digunakan masyarakat. Di balik teknologi tersebut terdapat rantai industri yang luas, seperti manufaktur chip, pusat data, kebutuhan energi dan air, infrastruktur pendukung, talenta digital, hingga pengembangan perangkat lunak.

Ia menilai penguasaan seluruh rantai tersebut dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi Indonesia. Karena itu, pemain lokal perlu mendapat dukungan agar mampu berkembang, baik dalam pengembangan perangkat keras maupun perangkat lunak berbasis AI.

Batam Dinilai Punya Potensi Besar

Galih melihat Batam sebagai salah satu kawasan yang memiliki prospek dalam pengembangan infrastruktur digital nasional. Keberadaan fasilitas *hyperscale data center* di kawasan tersebut menunjukkan adanya potensi untuk menopang kebutuhan komputasi AI dan layanan cloud.

Meski demikian, pembangunan ekosistem AI nasional tidak dapat hanya mengandalkan satu daerah. Menurut Galih, pengembangan pusat-pusat data perlu dilakukan di sejumlah kawasan strategis dengan dukungan energi, air, konektivitas, dan infrastruktur yang memadai.

“Tidak boleh hanya satu. Jadi misalnya kita pilih satu di tengah, satu di kanan, satu di kiri. Itu harus besar, airnya harus besar,” tuturnya.

Ia menambahkan, perkembangan AI kini telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan. Karena itu, isu AI tidak lagi semata-mata menjadi persoalan teknologi digital, melainkan turut berkaitan dengan energi, industri, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, hingga perubahan sosial dan budaya.

Dorong Pembahasan AI Lintas Komisi

Melihat luasnya dampak AI, Galih menilai pembahasannya di DPR RI perlu dilakukan secara lintas sektor. Ia menyebut Panja AI BKSAP dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mendorong pembahasan yang lebih komprehensif di parlemen.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI itu, BKSAP memiliki posisi strategis karena mengikuti perkembangan isu global, termasuk perkembangan teknologi AI yang kini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan negara